mimbarumum.co.id – Lebih 80 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonseia Sehat (KIS).
“Jumlah tersebut terus bergerak naik secara signifikan, hingga mampu menjamin seluruh rakyat Indonesia dan mencapai Universal Health Coverage (UHC),” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
Legislator itu berbicara kepada wartawan, Kamis (27/2/19) di Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia tampil sebagai narasumber pada acara sosialisasi program JKN-KIS yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Saleh Partaonan Daulay menyebut data resmi dari BPJS kesehatan bahwa per 1 Februari 2019, jumlah peserta JKN-KIS mencapai angka 217.549.455 jiwa atau mencakup lebih dari 80% jumlah penduduk Indonesia.
Menurutnya Program JKN-KIS merupakan program pemerintah paling strategis bagi penduduk Indonesia sehingga harus didukung dan dipertahankan keberadaannya.
Membandingkannya dengan pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya, program itu dinilai lebih bermanfaat karena dapat dirasakan langsung seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan kepastian penjaminan kesehatan.
Pencapaian ini, katanya tentu tidak terlepas dari upaya BPJS Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI yang giat mengadakan sosialisasi secara masif ke seluruh pelosok daerah di Indonesia.
“Setiap Anggota Komisi IX DPR RI terlibat dalam sosialisasi Program JKN-KIS di daerah asalnya masing-masing,” ucapnya
Legislator pusat itu menyebutkan, harga kesehatan di Indonesia sangat mahal. Pihakanya selaku Komisi IX DPR RI mengetahui persis rincian anggaran yang BPJS Kesehatan bayar untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat.
“Lebih dari Rp41 Triliun. Dan biaya tersebut dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk membayar biaya berobat seluruh Peserta JKN-KIS,” katanya.
Oleh karena itu, sesuai dengan slogan BPJS Kesehatan “Dengan gotong royong semua tertolong”, dia berharap seluruh penduduk Indonesia turut berpartisipasi mendukung program strategis tersebut.
Sayangnya biaya pelayanan kesehatan yang tinggi tidak berbanding lurus dengan jumlah pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS yang diterima oleh BPJS Kesehatan.
“Menyebabkan badan hukum transformasi dari PT Askes (Persero) ini mengalami defisit,” bebernya.
Saleh mengungkapkan, Pemerintah tercatat telah beberapa kali memberikan suntikan dana tambahan kepada BPJS Kesehatan untuk mengatasi kekurangan pembiayaan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS.
Menyoroti hal ini Saleh menegaskan bahwa BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan dan pengawalan dari masyarakat untuk tetap berkelanjutan
“Peserta JKN-KIS harus berprasangka baik dengan BPJS Kesehatan. kalau ada pengaduan silahkan disampaikan dengan baik sesuai dengan prosedur, boleh langsung ke BPJS Kesehatan atau melalui kami di Komisi IX DPR RI,” harapnya.
Kesehatan itu katanya sangat penting, tetapi menjaga kesehatan jauh lebih penting. Dia mendorong agar peserta JKN-KIS membayar iuran tepat waktu,meskipun sedang dalam kondisi sehat.
“Jangan berpikiran kita yang sehat membayari orang lain yang sakit,” ucapnya. (zal)
