Labusel, (Mimbar) – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu pada Selasa (6/9) sore lalu amburadul. Sesama legislator saling beradu argumen, sementara ada beberapa meja di dalam ruang persidangan sempat terhempas jungkir balik.
Kekisruhan itu bermula dari protes yang dilakukan Ketua DPRD
Labusel, H. Edimin atas keabsahan rapat paripurna yang tidak melibatkan dirinya sebagai pimpinan dewan. Dia menuding rapat yang dipimpin Khoirul Harahap itu ilegal karena tidak sesuai tata tertib.
“Saya datang untuk mempertanyakan sidang itu yang tanpa
sepengetahuan saya selaku Ketua DPRD. Tetapi ternyata rapat itu sendiri sudah batal karena tidak quorum. Fraksi Partai Gerindra, Golkar dan teman-teman lainnya melakukan walkout,” ucapnya.
H. Edemin menjelaskan, seharusnya undangan paripurna itu
sepengetahuan dan ditanda tangani dirinya selaku Ketua DPRD. “Terkecuali saya tidak ada, baru bisa ditandatangani Wakil itupun Saya harus dikabari dulu,” beber legislator itu.
Polemik tentang kepemimpinan DPRD Labusel kian menajam. Sejumlah kalangan berupaya mencopot H. Edemin sebagai Ketua DPRD melalui rapat paripurna tahap pertama yang digelar pada Selasa (6/9) pagi sekira pukul 10.00 WIB.
Namun sejumlah anggota dewan tidak hadir pada rapat paripurna
itu. Antara lain, pengakuan Ketua Fraksi Golkar yang mengatakan para legislator dari kubunya tidak hadir, baik dalam paripurna tahap pertama yang membahas tentang pencopotan Ketua DPRD maupun pada paripurna tahap kedua yang membahas tentang laporan keuangan Bupati Labusel.
Amatan wartawan, suasana rapat paripurna itu berjalan tidak
kondusif. Sejumlah anggota dewan melakukan protes pada pimpinan sidang yang berujung pada perdebatan dengan suara keras. Ironisnya, ada sejumlah meja yang terjungkir balikkan sehingga suasana sidang semakin memanas. (MH)
