mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Abdul Rahim Siregar, ST.MT menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil kunjungan kerja reses di daerah pemilihan (Dapil) Sumut 7. Diantaranya yakni soal eksistensi/ keberadaan pupuk subsidi yang saat ini mahal dan langka menjadi persoalan yang serius di masyarakat khususnya petani kawasan Tabagsel.
“Kami meminta kepada Gubernur Sumut, bapak Edy Rahmayadi untuk membentuk Satgas Terpadu (Pemprovsu, DPRD, Polda, Pangdam, Kajati dan Akademisi). Hal ini dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk di masyarakat petani,” katanya.
Dijelaskan, target pembentukan satgas bertujuan memperpendek jalur distribusi pupuk.
“Evaluasi dan cabut izin agen pupuk bermasalah dan membongkar mafia pupuk yang hingga saat ini masih bereaks. Dan juga DPRD Sumut agar segera membentuk Pansus kelangkaan pupuk subsidi bekerjasama dengan Satgas Terpadu,” katanya.
Abdul Rahim yang akrab disapa ARS juga menyampaikan, hampir dua juta masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dari hampir 15 juta rakyat di Sumut sangat berharap kepada Gubernur Sumut yang juga Ketua Tim Terpadu P4GN, Kapolda, Kepala BNN dan Kajati untuk sungguh-sungguh memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya atau tidak setengah hati.
“Hal ini demi menyelamatkan generasi Indonesia, dan terus terang kita sangat malu hingga saat ini Sumut masih bertengger rangking pertama peredaran dan pemakaian narkoba. Apalagi hampir 1,7 juta orang dari 5 juta orang terpapar narkoba di Indonesia,” kata Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Abdul Rahim Siregar, ST MT, saat membacakan rekomendasi hasil kunjungan reses dewan daerah pemilihan (Dapil) Sumut VII pada sidang paripurna di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (7/12/2022).
Pelaksanaan reses dilaksanakan dari tanggal 24 Nopember – 3 Desember 2022 di Daerah Pemilihan Sumut 7 itu juga menghasilkan beberapa permasalahan, catatan strategis dan rekomendasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
ARS ini juga menyatakan mendukung rekomendasi DPRD Sumut untuk Program Desa Bersinar / Desa Bersih Narkoba yang sudah ditampung di P-APBD 2022 dan APBD 2023.
Lebihlanjut dalam paripurna itu, ARS juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat Tapanuli Bagian Selatan agar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera berkordinasi dengan Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Mandailing Natal dan Bupati Tapanuli Utara.
“Dimana kita ketahui bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 2021 telah menyurati 3 kepala daerah ini untuk menindaklanjuti penyediaan lahan Food Estate / kebutuhan pangan dalam mendukung program Badan Cadangan Logistik Strategis ( BCLS),” papar ARS.
Disebutkan, hal itu dalam rangka meningkatkan kemampuan negera dalam meningkatkan produksi pangan.
“Dimana 3 kabupaten ini diminta menyiapkan lahan. Yakni Tapanuli Selatan 11.000 Hektar, Madina 10.000 Hektar dan Tapanuli Utara 10.000 Hektar. Tapi hingga saat ini belum ada perkembangan yang berarti, hal ini harus menjadi perhatian kita semua,” sebutnya.
Reporter : Jamaluddin