mimbarumum.co.id – Para pengunjukrasa yang menyuarakan aksinya di depan gedung DPRD Binjai, terlihat me-elu elukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena dinilai telah berpihak kepada masyarakat untuk menolak kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).Â
“Hidup PKS!!! Hidup PKS yang pro terhadap rakyat,” ungkap ratusan mahasiswa yang menggelar aksi didepan gedung DPRD Binjai, Rabu (14/9/2022).
Bentuk kepedulian terhadap masyarakat juga diperlihatkan oleh Ketua Fraksi PKS di DPRD Binjai, Hairil Anwar yang langsung menandatangani pernyataan sikap yang telah disiapkan oleh para mahasiswa dilokasi unjukrasa, sekaligus mengucapkan terima kasih.
“Pertama, sikap kami PKS jelas dan tegas menolak kebijakan untuk menaikkan harga BBM, baik DPR PKS daerah Maupun Pusat,” ungkap Hairil Anwar saat dikonfirmasi awak media usai menemui para mahasiswa.
Dirinya juga menegaskan, dengan menaikkan harga BBM seperti saat sekarang ini yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, tentu hal ini dinilai sangat tidak tepat.
“Seperti sama sama kita ketahui, baru saja rakyat ingin pulih secara ekonomi akibat dari dampak pandemi Covid-19. Namun pemerintah malah menaikkan harga BBM. Jelas ini keputusan yang menyengsarakan rakyat Indonesia,” tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Denga dalih untuk mengalihkan BLT, lanjut Hairil Anwar, justru tanpa sadar Pemerintah malah ingin menjadikan masyarakat kita sebagai pengemis di negeri sendiri.
“Ini merupakan kebijakan yang tidak pro Rakyat. Sedih kita dengan kebijakan kebijakan pemerintah hingga saat ini,” demikian ucap Hairil Anwar dengan nada sedih.
Diketahui, fraksi PKS di DPR RI menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar tersebut muncul saat ekonomi masyarakat belum pulih.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Agustus 2022.
“PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi covid-19,” ucapnya.
Mulyanto berpendapat, inflasi yang mendera masyarakat sudah tinggi, yaitu di level 4,94 persen secara tahunan atau tertinggi sejak Oktober 2015. Kenaikan inflasi berpotensi makin parah jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Apalagi, dia melanjutkan, inflasi yang tinggi setelah 7 tahun terakhir itu juga turut dipengaruhi inflasi kelompok makanan sebesar 11 persen. Padahal, Mulyanto berpendapat, kenaikan inflasi itu terjadi sebelum adanya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Reporter : Burhan S