mimbarumum.co.id – Kanwil DJP Sumut I melalui Juru Sita Pajak Negara (JSPN) di kantor pelayanan pajak, menyita aset-aset para penunggak pajak sebesar Rp 8,75 miliar.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Bismar Fahlerie mengatakan, pihaknya menyita aset penunggak pajak totalnya Rp 8,75 miliar. Aset tersebut terdiri dari ruko, truk tronton box dan rekening. Dengan demikian, aset tersebut dalam penguasaan negara.
“Kita memberikan kesempatan terakhir kepada penunggak pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sebelum kita melakukan kegiatan penagihan aktif berikutnya,” kata Bismar kepada mimbarumum.co.id, Rabu (23/11/2021).
Ia memerincikan kegiatan penyitaan oleh JSPN. Yakni dari KPP Madya Medan, menyita empat rekening penanggung pajak. Kemudian KPP Pratama Medan Petisah bekerjasama dengan JSPN KPP Pratama Binjai, menyita bangunan rumah toko (Ruko) penanggung pajak, KPP Pratama Medan Barat, menyita aset penanggung pajak, berupa rekening di salah satu bank swasta. Lalu KPP Pratama Medan Timur, menyita aset penanggung pajak berupa dua unit kendaraan truk tronton box untuk pelunasan utang pajak.
“Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah berubah, terakhir dengan UU No.19/2000. Penyitaan ini karena dalam jangka waktu 2×24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya,” imbuhnya.
Kepala Humas DJP Sumut ini menuturkan, dalam mengamankan penerimaan negara, Kanwil DJP Sumut I lebih mengutamakan pendekatan persuasif, agar wajib pajak memenuhi kewajibannya.
“Tindakan penyitaan merupakan langkah terakhir. Sebab, wajib pajak belum melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang ditentukan, dan dengan langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat memunculkan rasa keadilan pada masyarakat serta meningkatkat kepatuhan perpajakan wajib pajak,” pungkasnya.
Reporter : Jepri Zebua
