mimbarumum.co.id – Kegiatan sosialisasi penyuluhan yang dilakukan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Desa Janji Lobi Lima kabupaten Padang Lawas merupakan penanggung jawab program Nasional dalam percepatan penurunan angkan sunting dan BKKPN.
Dalam hal ini BKKBN bekerjasama dengan seluruh tenaga penyuluh dan kader di lapangan, serta seluruh lintas sektor organisasi masyarakat serta pemerintah daerah agar target hingga tahun 2024 dapat tercapai.
Di kegiatan sosialisasi yang berlangsung pada bebarapa waktu lalu turut hadir mitra kerja dari Komisi IX DPR-RI, bapak Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA. Ia Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BKKBN.
“Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Oleh sebab itu, pelaksanaan ini harus terselenggara dengan baik,” ujarnya.
Sementara, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Dra. Rabiatun Adawiyah MPHR menjelaskan, aspek legalitas pendapatan keluarga sudah tercantum pada UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, PP No.87 tahun 2014 tentang Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga dan uu No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian yang serius. BKKBN diberikan mandat oleh presiden republik indonesia, untuk memengang kendali terhadap percepatan penuran angka stunting di indonesia, dimana BKKBN memiliki target penurunan angka stunting hingga 14% di tahun 2024.
Editor : Jafar Sidik
