mimbarumum.co.id – Ketua Himpunan Pedagang Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidimpuan menyampaikan pendapatnya soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Yakni yang berlaku dari tanggal 6 sampai dengan 20 Juli 2021 sesuai surat edaran pemerintah provinsi Sumatera Utara (Sumut).
“Sebenarnya PPKM yang dibuat pemerintah ini adalah baik. Terutama untuk mengurangi mobilitas atau kerumunan warga. Agar terhindar dari virus corona. Terkait PPKM ke padagang efeknya ada pasti larinya ke omset pedagang. Dengan keadaan ini lah pembatasan ini bisa membuat para pedagang tidak buka dasar,” kata Ketua Himpunan Pedagang Pasar Raya Sangkumpal Bonang Halomoan kepada mimbarumum.co.id, Kamis (8/7/2021).
Ada sebanyak 10 kabupaten/kota yang memberlakukan di Sumut PPKM Mikro yaitu Medan, Binjai, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, Simalungun, Langkat, Karo, Dairi. Kini menjadi 12 ditambah Kota Padang Sidimpuan dan Sibolga.
Halomoan mengatakan, Kota Padang Sidimpuan masuk memberlakukan, PPKM, seharusnya ada kompensasinya berupa bantuan selama dua minggu.
“Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah daerah dan harus memberikan solusi bagaimana nasib para pedagang. Yang tidak punya ruko atau lapak pasti mereka ikut kesulitan,” jelasnya.
Dia juga menyesalkan razia yang sering dilakukan. “Jangan keseringan melakukan razia masker ke pasar; sehingga yang hendak belanja menjadi ketakutan pasti larinya ke pisikologis. Kalau sudah ketakutan mereka malas ke pasar membeli kebutuhan,” ungkapnya.
Coba sekali-sekali pemerintah daerah menanyakan ke pedagang soal mengenai pendapatan selama Covid-19 yang belum usai.
“Jangan takut -takuti konsumen terkait PPKM. Ujung-unjungnya larinya ke pedagang pendapatan omset sangat anjlok di Kota Padang Sidimpuan baik itu pusatnya pasar Sangkumpal Bonang atau sejumlah pasar yang lain yang terletak di Kota Padang Sidimpuan,” pungkasnya.
Editor : Siti Murni
