mimbarumum.co.id – Politisi Golkar, Arman berharap Mendagri duduk bersama mencari solusi mengembalikan Pilkada secara Demokrasi Pancasila murni dan konsekuen sesuai sila keempat. Yakni pemilihan kepala daerah cukup melalui legislatif atau dewan.
“Karena akan mengurangi angka para kepala daerah yang tersandung proses hukum akibat dugaan penyalahgunaan jabatan yang menjurus pada praktik KKN dikarenakan saat pemilih banyak mengeluarkan cost politik” katanya kemarin.
“Mendekati partai politik untuk mendapatkan ‘perahu politik, dan lainnya. Bukan tidak mungkin para ‘Cukong’ kalau istilah Pak Mahfud MD banyak yang membantu dari segi finansial,” imbuhnya.
Baca Juga : Dua Berkas Dokumen Persyaratan Bakal Calon Walkot Binjai Dikembalikan
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai ‘Cukong’.
Namun perlu diingat, jelas dia, bantuan ini juga tidak gratis, ada deal-deal politik yang disepakati antara ‘Cukong’ dan calon kepala daerah.
“Disinilah pintu masuk praktik-praktik KKN yang banyak menjerat kepala daerah tejaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau masuk penjara. Sementara gaji kepala daerah tidak besar, cost politik yang dikeluarkan saat pilkada sangat tinggi,” tuturnya.
Reporter : Djamaluddin
Editor : Dody Ferdy
