Ada Kepentingan Politik Dibalik Sikap Ketua HMI Sumut

spot_img

Berita Terkait

mimbarumum.co.id – Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan Amir Syam mengkritisi sikap Ketua Badko HMI Sumut Hasbi Silalahi yang terkesan ada kepentingan politik dibalik perpernyataannya pada legislatif, Aulia Rahman.

Badko HMI Sumut saat ini dipimpin Hasbi Silalahi dinilai sudah masuk wilayah permainan orang-orang yang punya kepentingan.

“BADKO HMI Sumut seyogianya bermitra dengan Pemprovsu, Polda Sumut, Kajatisu, DPRD Sumut dan Kodam 1/BB, jika ada persoalan satu tingkat di bawahnya maka menjadi domain Pengurus Cabang dalam memberikan kritik termasuk prihal surat menyurat,” sebut Amir Syam, Jumat (24/4/2020).

Baca Juga : Surat Permohonan Bantuan DPRD Medan Seharusnya Dilakukan DPR

- Advertisement -

“Badko HMI memberikan instruksi ke tingkat dibawahnya untuk merespon dinamika di masyarakat. Sehingga hal ini menjadi tanda tanya besar, kenapa sampai terlalu jauh merambah diluar wilayahnya yang seharusnya cukup dilakukan kepengurusan yang ada di wilayah tersebut,” kata Amir Syam.

Lanjutnya, setelah dibaca point per point sama sekali tidak ditemukan adanya kalimat pemerasan sebagaimana dituduhkan dalam laporannya (Ketua HMI Sumut).

Melainkan yang ada bunyinya masih sebatas himbauan dan ajakan untuk turut berpartisipasi aktif kepedulian sosial terhadap lingkungan sosial sekitar yang saat ini terdampak dikarenakan wabah Covid-19 sehingga dikhawatirkan jika tidak diantisipasi akan berimplikasi sosial.

“Justru sebaliknya, sebagai kontrol sosial masyarakat, Badko HMI Sumut seyogianya membuka posko-posko pengaduan masyarakat terkait pendistribusian bantuan logistik oleh pemerintah kepada masyaraka,” jelas Amir.

Untuk itu, Amir Syam menilai ada kesan dipaksakan dan sarat kepentingan politik tertentu dibalik surat BADKO HMI
Sumut dipimpin Hasbi Silalahi terhadap Anggota DPRD Medan Aulia Rahman dari Fraksi Gerindranyabv dituduh melakukan pemerasan.

“Jika surat tersebut tidak terbukti adanya “pemerasan” sebagaimana perihal Pelaporan ke instansi terkait (BKD DPRD Medan) maka akan bisa berpotensi secara hukum,” katanya.

Reporter : Djamaluddin
Editor : Dody Ferdy

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Berita Pilihan

Jelang Kampanye Akbar, Ketua PSI Sumut: Ayo Kader-kader Solidaritas Tunjukkan Solidaritasmu!

mimbarumum.co.id - Ketua DPW PSI Sumut HM Nezar Djoeli ST mengajak seluruh kader-kader solidaritas dan masyarakat ikut menghadiri...