mimbarumum.co.id – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut Abdul Rahman Siregar berharap 8.500 anggota PGRI bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga kesejahteraan guru akan semakin meningkat.
“Kami akan bangga jika 8.500 guru honorer sekarang ini yang juga anggota PGRI bisa jadi PPPK. Karena itu kami sampaikan terima kasih kepada Gubernur yang sudah memperhatikan guru honorer dengan menaikkan honor menjadi lebih besar,” ungkapnya saat audiensi Pengurus PGRI ke Kantor Gubernur Sumut, Senin (3/2/2020).
PGRI, jelas Abdul Rahman, siap membantu pemerintah selaku mitra pembangunan untuk menghadirkan para pakar pendidikan guna mencari rumusan perbaikan kualitas belajar.
Baca Juga : Nadiem Makarim Akan Sederhanakan Kurikulum Pendidikan
Senada, Wakil Sekretaris PGRI Sumut Shafwan Hady Umry mengemukakan perlu ada juga penekanan terhadap materi ajar bermuatan lokal. Mengingat potensi budaya yang ada di hampir seluruh kabupaten/kota perlu disampaikan kepada generasi penerus.
“Kami serahkan buku ini sebagai literasi budaya kearifan lokal. Kita tidak boleh lengah dengan ini, karena akan banyak manfaatnya. Diharapkan mata pelajaran muatan lokal di tingkat SMA/sederajat juga bisa ditambah,” tukasnya.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengungkapkan sejatinya peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus jadi prioritas pemerintah melalui perhatian kepada kesejahteraan, khususnya guru honor.
Kata dia, janji membuat guru honorer sejahtera adalah komitmen yang dibangun sejak awal kepemimpinannya. Karena itu, kualitas belajar harus terus diperbaiki.
“Saya sudah janji untuk memperhatikan kesejahteraan guru. Karena saat ini, kecerdasan (anak bangsa) itu satu hal penting. Dan (kecerdasan) itu kan karena guru yang mengajar,” terangnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa hal yang paling harus dihindari adalah faktor subjektif. Sebab bukan tidak mungkin siswa berprestasi dengan perekonomian kurang mampu luput dari perhatian pemerintah.
“Mari kita (berpikir) objektif. Jangan karena kedekatan, lantas (yang tidak potensial) dipaksakan,” tutur Edy. (siti)