mimbarumum.co.id – Karena enggak paham permasalahan banyak pejabat negara yang terjebak kasus korupsi. Ada ketakutan bagi pejabat negara terjebak bukan karena disengaja atau ada niat tetapi karena tidak paham.
“Memang ada orang-orang yang sadar berniat korupsi, tetapi ada pula yang terjerat mungkin karena terjebak sebagai ketidakpahaman bagaimana jalannya tata kelola pemerintahan. Ini yang kita takutkan,” kata Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah yang akrab disapa Ijeck, Selasa (29/10/2019) di gedung gubernuran.
Berbicara pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah, Ijeck mengakui tidak semua kepala daerah latar belakangnya dari pemerintahan, banyak yang dari swasta minim wawasan birokrasinya.
Baca Juga : Kejati Sumut Tahan Dua Tersangka Korupsi Pengerjaan Bandara Nisel
Karenanya lanjut Ijeck pada acara dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisman, jajaran pemerintahan memang perlu mendapat sosialisasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Dikatakannya, korupsi dan pencucian uang merupakan dua tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan pemerintahan.
Pemprov Sumut terus berupaya memberantas kedua tindak pidana tersebut. Antara lain, dengan membekali para pejabat di lingkungan Pemprov Sumut, Pimpinan BUMD dan para kepala daerah kabupaten/kota dengan wawasan di bidang hukum.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua agar menyikapi makna dan hakikat sosialisasi ini dengan baik. Kita ikuti dengan serius dan ajukan pertanyaan apa saja yang menjadi kebingungan atau kendala yang dihadapi selama ini,” pesan Ijeck.
Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Andy Faisal menginformasikan bahwa acara sosialisasi ini merupakan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang meliputi aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
“Adapun yang menjadi peserta yakni para Bupati/Walikota se-Sumut, para Kepala OPD Pemprov Sumut dan kabupaten/kota, pimpinan BUMD Sumut,” tuturnya. (zat)