Labusel, (Mimbar) – Suasana politik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghangat dengan beredarnya isu penggalangan tanda tangan dukungan anggota dewan agar segera dilakukannya interpelasi terhadap kepemimpinan di daerah itu.
Sumber Mimbar di gedung DPRD Labuhanbatu Selatan, Selasa (14/3) menyebutkan sejumlah fraksi sudah sepakat untuk menggunakan hak interpelasi tersebut sebagai upaya melakukan pengawasan atas kinerja pemerintahan.
Setidaknya ada dua fraksi yang mengaku sudah menyetujui hal itu. Secara terpisah, ketua-ketua fraksi itu menyebutkan pihaknya sedang menunggu kelanjutan dari wacana interpelasi tersebut karena untuk menggulirkan hak itu harus didukung setidaknya 26 orang anggota dewan.
“Masih tahap mengumpulkan tandatangan untuk mendapatkan dukungan duapertiga dari anggota dewan lainnya,” ucap salah seorang Ketua Fraksi yang tidak berkenan disebutkan identitasnya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Labusel, Khoirul Harahap yang juga Wakil Ketua DPRD Labusel mengaku tidak mengetahui ada wacana interpelasi terhadap pemerintahan saat ini.
“Saya tidak tahu ada anggota dewan yang telah mengumpul tandatangan untuk interpelasi. Siapa penggagasnya juga sama sekali tidak tahu,” ucapnya ketika dikonfirmasi Mimbar.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Merah Putih Kabupaten Labusel, Tamrin Siregar mendukung langkah interpelasi tersebut sepanjang untuk kepentingan menjalankan fungsi dewan sebagai lembaga pengawasan atas kinerja eksekutif.
“Interpelasi itu kan sebenarnya hak bertanya legislatif kepada eksekutif jika menganggap ada sesuati yang dianggap tidak benar dan tidak sesuai. Namun jangan ini hanya untuk menakut-nakuti pemerintah sehingga nanti akan ada tim lobi khusus agar interpelasi batal dilakukan,” ucap aktivis itu.
Laskar Merah Putih, katanya siap melakukan pengawasan terhadap wacana interpelasi ini agar benar-benar terlaksana dan berjalan sesuai koridor, bukan untuk gertak-gertakan yang berujung “damai” antara eksekutif dan legislatif. (MH)
