Legislator PAN Edi Saputra Tegaskan Pemerintahan Prabowo Gulirkan Banyak Bantuan, Masyarakat Diminta Lengkapi Adminduk

Berita Terkait

mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, ST kembali melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Jalan Rawa Cangkuk Tiga (RCTI), Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sabtu (21/11/2026) siang. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan perlunya kelengkapan Adminduk beserta sinkronisasinya untuk kepentingan dan berbagai keperluan masyarakat Kota Medan.

“Diantaranya buku nikah/akta nikah apakah datanya sudah sinkron dengan data yang lain seperti ijazah dan akta lahir, sebab jika tidak sinkron diyakini akan menghadapi permasalahan atau kendala kedepannya seperti melanjutkan pendidikan hingga menjadi aparatur negara. .Begitu juga terkait penerimaan bantuan yang saat ini banyak digulirkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Edi Saputra di sela-sela sambutannya.

Sebab, lanjut Edi Saputra yang juga wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kota Medan, meliputi Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas, bantuan pemerintah yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto tersebut diyakini disalurkan mengacu pada adminduk yang sinkron dan online. Program bantuan itu diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), sembako atau pangan beras ,PBI atau BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) sekolah dan perkuliahan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Bantuan Subsidi Upah (BSU), simulus listrik, bantuan untuk petani, bantuan nelayan, kartu prakerja, bantuan penyandang disabilitas , bantuan UMKM hingga bantuan bencana

“Tapi ingat syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut, datanya (adminduk) harus sinkron. Maka dari itu kita ingatkan masyarakat jangan terprovokasi menyalahkan pihak lain jika tidak dapat bantuan dari pemerintah, bisa saja disebabkan data atau adminduknya tidak online dan sinkron,” kata Edi Saputra yang juga Anggota Komisi 1 DPRD Medan membidangi hukum dan pemerintahan.

“Penyebab tidak dapat bantuan bisa juga dikarenakan kredit hutang bank, punya cicilan motor yang lebih dari 2, punya emas di Pegadaian, punya hutang mekar, shoppepay later dan kredit online, punya tabungan diatas 5juta , punya anggota keluarga yang bermain judi online, punya sertifikat tanah, ad anggota keluarga asn, punya BPJS ketenagakerjaan, pekerjaan suami/istri karyawan swasta,”katanya.mrnambahkan.

Lebih lanjut Edi Saputra juga mengingatkan data status pekerjaan di adminduk seperti KTP yang tertulis wiraswasta, juga bisa berdampak seseorang tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah. Maka dari itu jika ingin menerima bantuan, sebaiknya status pekerjaan wiraswasta tersebut diubah dengan pekerjaan yang dijalankan. “Misalnya jika penarik becak dibuat penarik becak, jika tukang dibuat tukang atau buruh,”sebutnya sembari menambahkan perubahan status pekerjaan tersebut bisa dilakukan di Posko Rumah Peduli Edi Saputra.

Kemudian, jelas Edi Saputra, nomor atau buku rekening yang dijual juga bisa menyebabkan masalah tidak bisa menerima bantuan hingga digunakan untuk menampung uang judi online dan kegiatan lainnya. “Maka dari itu kita harus berhati-hati memberikan rata adminduk kita apalagi buku rekening ke orang lain,” ujarnya

Sosialiasi dihadiri ratusan peserta itu berlangsung dengan tanya jawab, diantaranya mengemuka bagaimana cara iuran BPJS kelas 3 agar gratis hingga cara memperoleh bantuan pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, pemerintahan Sumut hingga Pemko Medan. (djamaluddin)

TINGGALKAN KOMENTAR

Berita Pilihan

Legislator PDIP Mangapul Purba: Jangan Biarkan Gerakan Siluman “Porak-porandakan” Gunung Sibayak

mimbarumum.co.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom mendesak Pemprov Sumut untuk tidak membiarkan aktivitas...