Oleh: Kartika Asmanda Putri , S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta
Membeli handphone (HP) bekas menjadi pilihan banyak masyarakat karena harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan membeli barang baru. Berbagai transaksi dilakukan melalui toko HP bekas, marketplace, maupun jual beli secara langsung antarindividu. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko yang sering kali tidak disadari pembeli, yaitu HP yang dibeli ternyata merupakan barang hasil pencurian.
Persoalan muncul ketika seseorang telah membeli HP bekas dan menggunakannya sebagaimana biasa, tetapi kemudian diketahui bahwa HP tersebut merupakan milik orang lain yang sebelumnya dilaporkan hilang atau dicuri. Maka muncul pertanyaaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Apakah pembeli dapat dipidana meskipun tidak mengetahui asal-usul barang tersebut?
Dalam perspektif hukum pidana, membeli barang yang berasal dari tindak pidana dapat dikategorikan sebagai penadahan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa seseorang yang membeli, menjual, menyimpan, atau melakukan perbuatan tertentu terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Namun, tidak setiap orang yang membeli HP bekas hasil curian secara otomatis dapat dinyatakan sebagai pelaku penadahan. Hukum pidana tetap mensyaratkan adanya pembuktian bahwa pembeli mengetahui atau setidaknya patut menduga barang tersebut diperoleh dari tindak pidana.
Sebagai contoh, seseorang membeli HP bekas melalui transaksi yang wajar, dengan harga sesuai pasaran, identitas penjual yang jelas, serta tidak terdapat keadaan mencurigakan. Apabila kemudian diketahui bahwa HP tersebut merupakan hasil pencurian, pembeli tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena telah membeli barang tersebut.
Sebaliknya, apabila seseorang membeli HP dengan harga yang sangat murah, tanpa kejelasan asal-usul barang, dan terdapat keadaan yang seharusnya menimbulkan kecurigaan, transaksi tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya unsur patut menduga bahwa barang berasal dari tindak pidana.Dengan begitu, harga yang murah bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang melakukan penadahan. Seluruh keadaan dalam transaksi harus diperiksa secara objektif.
Pembeli yang beritikad baik pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan hukum. Seseorang yang membeli barang melalui transaksi yang wajar dan tidak mengetahui adanya tindak pidana sebelumnya tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan pelaku pencurian maupun penadahan.
Akan tetapi, persoalan menjadi lebih kompleks ketika pemilik asli HP dapat membuktikan bahwa barang tersebut merupakan miliknya yang telah dicuri. Dalam keadaan demikian, HP dapat menjadi objek pemeriksaan atau barang bukti dalam proses penegakan hukum.
Pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang tersebut tetap berpotensi mengalami kerugian karena HP yang telah dibayar harus diserahkan untuk kepentingan proses hukum. Adapun mengenai pengembalian barang kepada pemilik yang berhak perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum dan proses yang berlaku.
Di sinilah pentingnya membedakan antara pertanggungjawaban pidana dan kerugian akibat transaksi jual beli. Tidak terbuktinya tindak pidana penadahan terhadap pembeli bukan berarti persoalan kepemilikan barang dan kerugian materiil secara otomatis selesai.
Pembeli yang mengalami kerugian dapat menuntut pertanggungjawaban kepada penjual melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk meminta pengembalian uang atau mengajukan tuntutan perdata apabila terdapat dasar hukum yang mendukung.
Dalam kasus HP bekas hasil curian, pihak yang melakukan pencurian tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum pidana. Sementara itu, penjual yang mengetahui atau patut menduga bahwa HP tersebut berasal dari tindak pidana juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Apabila penjual dengan sengaja menyembunyikan asal-usul barang dan memberikan informasi palsu kepada pembeli, tindakan tersebut juga perlu diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan.
Penyelesaian perkara tidak seharusnya hanya berfokus kepada pihak yang terakhir menguasai HP. Aparat penegak hukum perlu menelusuri asal-usul barang, proses perpindahan kepemilikan, serta hubungan antara pencuri, penjual, dan pembeli. Dalam praktiknya, bukti transaksi seperti percakapan dengan penjual, bukti transfer pembayaran, identitas penjual, serta informasi nomor IMEI dapat membantu menjelaskan bagaimana sebuah HP diperoleh. Bukti tersebut penting terutama bagi pembeli yang ingin menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara wajar dan tanpa pengetahuan mengenai asal-usul barang yang melanggar hukum.
Masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum membeli HP bekas, terutama apabila harga yang ditawarkan jauh di bawah harga pasaran. Pemeriksaan identitas penjual, kesesuaian nomor IMEI, kondisi perangkat, serta bukti transaksi merupakan langkah sederhana untuk mengurangi risiko pembelian barang hasil kejahatan.
Apabila setelah membeli HP seseorang baru mengetahui bahwa barang tersebut diduga merupakan hasil pencurian, sebaiknya pembeli tidak langsung menjual kembali atau menyembunyikannya. Langkah yang lebih tepat adalah menyimpan seluruh bukti transaksi dan memberikan informasi yang sebenarnya kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan. Membeli HP bekas bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Namun, transaksi tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan pidana maupun kerugian bagi pembeli.
Tidak semua pembeli barang curian dapat disebut sebagai penadah. Akan tetapi, ketidaktahuan juga tidak selalu dapat dijadikan alasan jika sejak awal terdapat keadaan yang seharusnya menimbulkan kecurigaan terhadap asal-usul barang tersebut.

