mimbarumum.co.id – Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengenai pendataan dan penyelesaian lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN di Sumatera Utara mendapat respons positif dari Pengurus Wilayah (PW) Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara.
Langkah pemerintah mendata kembali lahan-lahan eks HGU, termasuk membicarakan mekanisme pembayaran kepada PTPN, dinilai sebagai upaya positif untuk memberikan kepastian hukum atas aset dan tanah yang selama ini menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Namun, bagi Al Washliyah, proses tersebut sebenarnya telah dilakukan jauh sebelumnya. Bahkan, organisasi Islam tersebut telah menyelesaikan pembayaran lahan eks HGU PTPN II seluas 32 hektare di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sejak 2004. Kepemilikannya juga telah diputus melalui proses peradilan hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah di Mahkamah Agung.
Hal itu ditegaskan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PW Al Washliyah Sumatera Utara, Muhammad Hatta, SH, didampingi Wakil Sekretaris PW Al Washliyah Sumut, Rusli Efendi Damanik, SE, MM, kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Keduanya merespons pernyataan Bobby Nasution pada 9 November lalu mengenai masih berlangsungnya proses pendataan dan negosiasi penyelesaian lahan eks HGU PTPN di Sumatera Utara.
Bobby sebelumnya menyampaikan bahwa penyerahan lahan eks HGU kepada kelompok masyarakat maupun kelompok adat masih menghadapi kendala, terutama menyangkut kewajiban pembayaran ganti rugi kepada PTPN. Pemerintah, kata Bobby, sedang menegosiasikan mekanisme pembayarannya, apakah dilakukan secara cicilan atau melalui skema lainnya.
Menurut Muhammad Hatta, pernyataan gubernur tersebut merupakan langkah yang positif. Sebab, penyelesaian lahan eks HGU memang harus memperhatikan aspek pembayaran, administrasi, legalitas, serta kepastian hukum bagi pihak yang berhak.
“Al Washliyah sudah melalui proses itu sejak 2004. Kami mengajukan permohonan pelepasan aset, memperoleh persetujuan Kementerian BUMN, membayar kepada PTPN II sampai lunas, bahkan menyelesaikan berbagai kewajiban ganti rugi kepada pihak-pihak terkait. Jadi, apa yang sekarang sedang dilakukan pemerintah sesungguhnya sudah kami tempuh sejak bertahun-tahun lalu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perolehan lahan 32 hektare tersebut merupakan bagian dari areal bekas HGU PTPN II Kebun Helvetia yang tidak diperpanjang HGU-nya (Ex HGU), di mana proses pelepasannya mengacu pada SK BPN Nomor 42/HGU/BPN/2002.
Pada 29 Mei 2004, PB Al Washliyah mengajukan permohonan izin pelepasan aset kepada PTPN II melalui surat Nomor EXT-52/PB-AW/XIX/V/2004.
Permohonan tersebut diproses Direksi PTPN II dan Komisaris PTPN II untuk memperoleh persetujuan Menteri BUMN. Persetujuan kemudian diberikan melalui surat Menteri BUMN Nomor S-380/MBU/2004 tertanggal 26 Juli 2004 tentang persetujuan pelepasan aktiva PTPN II.
Setelah memperoleh persetujuan tersebut, Al Washliyah melaksanakan pembayaran ganti rugi. Pembayaran diawali dengan panjar untuk tanah seluas 30 hektare pada 3 September 2004, kemudian dilanjutkan pelunasan berdasarkan Surat Perintah Setor (SPS) tertanggal 16 September 2004.
Dalam proses pengukuran berikutnya ditemukan selisih luas sekitar dua hektare. Atas tambahan luas tersebut, Al Washliyah kembali membayar ganti rugi pada 26 Oktober 2004. Dengan demikian, keseluruhan lahan seluas 32 hektare telah diperhitungkan dalam pembayaran kepada PTPN II.
Proses itu dilanjutkan dengan penerbitan keputusan Direksi PTPN II tentang penghapusan atau penarikan aktiva tetap nonproduktif pada 27 September 2004. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor 593/2278/K/Thn 2005 tanggal 8 Desember 2005 tentang izin penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas HGU PTPN II seluas 32 hektare di Kabupaten Deli Serdang.
Tidak hanya kepada PTPN II, Al Washliyah juga melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Di antaranya 16 orang pemegang Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah, Sawah/Ladang (SKPPTL) tahun 1952, serta ganti rugi tanaman kepada para penggarap.
Pembayaran ganti rugi tanaman kepada 106 orang penggarap juga dilakukan secara bertahap pada Agustus 2009 hingga Juli 2010 sebagai bagian dari proses penyelesaian kondisi lahan.
Hatta mengatakan, setelah seluruh proses perolehan dan pembayaran dilakukan, persoalan kepemilikan tanah tersebut masih harus melewati perjalanan hukum yang panjang, baik melalui perkara pidana maupun perdata.
Dalam perkara pidana terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka tanah seluas 32 hektare tersebut sempat disita sebagai barang bukti pada 8 November 2017.
Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019, tanah tersebut diperintahkan untuk diserahkan atau dikembalikan kepada Dewan Pengurus Al Washliyah. Pengembalian kemudian dilaksanakan pada 19 Agustus 2019 oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
Sementara dalam perkara perdata, sengketa tanah tersebut telah melewati Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Medan, kasasi hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
Putusan Nomor 1485 K/Pdt/2016 juncto Nomor 177 PK/Pdt/2020 menyatakan PB Al Washliyah sebagai satu-satunya pemegang hak atas tanah objek sengketa seluas 32 hektare di Pasar IV Desa Helvetia.
“Jadi, persoalan kepemilikan ini sudah melalui proses peradilan sampai tingkat Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap. Bukan lagi sekadar klaim sepihak. Ada putusan pengadilan yang menjadi dasar hukum kepemilikan Al Washliyah,” tegasnya.
Atas dasar putusan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada 13 Desember 2023 menerbitkan penetapan yang mengabulkan permohonan eksekusi lahan seluas 32 hektare tersebut.
Tahapan sita eksekusi dilaksanakan pada 13 Mei 2024, dilanjutkan pencocokan kembali objek tanah atau constatering pada 14 Agustus 2024.
Bahkan pada tanggal 13 Februari 2025, Al Washliyah telah mendapatkan Hak Keperdataan dari Kesultanan Deli melalui ganti rugi. Mengingat secara histori lahan Al Washliyah berada di sebagian areal lahan konsesi Perkebunan Helvetia milik Kesultanan Deli.
Upaya perlawanan hukum terhadap eksekusi yang diajukan pihak lain melalui perkara Nomor 500/Pdt.Bth/2024/PN Lbp juga ditolak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada 20 Maret 2025.
Meski kepemilikan telah berkekuatan hukum tetap, penguasaan fisik lahan belum sepenuhnya dapat dikembalikan kepada Al Washliyah. Pelaksanaan eksekusi pengosongan beberapa kali mengalami penundaan dengan berbagai pertimbangan keamanan dan kondisi sosial masyarakat.
Al Washliyah, kata Hatta, juga telah berulang kali mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, mediasi, serta penawaran tali asih kepada masyarakat yang bersedia mengosongkan bangunan dan meninggalkan lokasi.
Bahkan, persoalan tersebut telah dibicarakan dalam sejumlah Rapat Dengar Pendapat DPRD Sumatera Utara dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan dan perwakilan masyarakat.
Dalam perkembangan terakhir, pelaksanaan eksekusi fisik pada 29 Oktober 2026 telah diupayakan, tetapi terjadi perlawanan dan kericuhan sehingga pengosongan lahan belum dapat dituntaskan.
Menurut Hatta, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran negara melalui pengadilan dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.
Karena itu, pihaknya berharap langkah Gubernur Bobby Nasution dalam mendata dan menyelesaikan persoalan lahan eks HGU di Sumatera Utara juga menjadi momentum untuk mendorong penyelesaian persoalan lahan Al Washliyah di Desa Helvetia.
“Prinsipnya kami mendukung langkah gubernur. Pendataan dan penyelesaian lahan eks HGU memang penting. Tetapi untuk tanah Al Washliyah, proses pembayaran dan kepastian hukumnya sudah dilalui. Sekarang yang diperlukan adalah penyelesaian pelaksanaan eksekusi agar hak yang sudah diputus pengadilan benar-benar dapat dinikmati pemiliknya,” imbuh Hatta.
Ia berharap pemerintah daerah dapat ikut mendorong koordinasi antarlembaga sehingga pelaksanaan putusan pengadilan berjalan tertib, aman, dan tetap memperhatikan pendekatan kemanusiaan terhadap masyarakat yang masih menempati lahan tersebut.
Reporter : Zulfikar Tanjung

