Ada kalanya seseorang harus berhadapan dengan pertanyaan yang jauh lebih sulit daripada sekadar bagaimana memperoleh sebuah jabatan. Pertanyaan itu adalah sampai kapan jabatan itu harus dipertahankan ketika kepercayaan publik mulai dipersoalkan?
Pertanyaan ini kembali mengemuka setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan tersebut mungkin aan mengakhiri polemik yang dalam beberapa waktu terakhir berkembang menjadi persoalan hukum, politik, dan ketatanegaraan.
Sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden. Setelah surat pengunduran diri diserahkan, agenda rapat paripurna DPR yang berkaitan dengan usulan tersebut dibatalkan.
Kita tidak perlu tergesa-gesa menafsirkan keputusan itu sebagai pengakuan atas suatu kesalahan. Surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR tidak mencantumkan alasan secara terperinci. Namun, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa persoalan ini telah berkembang jauh melampaui perdebatan tentang dokumen pendidikan. Ia telah menyentuh soal kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan penyelenggaraan kekuasaan.
Di sinilah kita perlu melihat persoalan secara lebih luas. Jabatan publik memang memiliki dasar konstitusional dan mekanisme formal. Namun, apakah seseorang cukup hanya berpegang pada prosedur ketika kepercayaan masyarakat terhadap dirinya terus dipertanyakan?
Apakah setiap kritik harus dijawab dengan pembelaan administratif? Apakah selama belum ada keputusan yang mencabut jabatan, seorang pejabat tidak perlu lagi mempertimbangkan dimensi etika dan kepatutan?
Kekuasaan tidak boleh dipahami sebatas hak untuk menduduki sebuah kursi. Di dalamnya ada amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Karena itu, seorang pejabat tidak cukup hanya bertanya apakah dirinya masih memiliki dasar formal untuk bertahan. Ia juga perlu bertanya apakah keberadaannya masih mencerminkan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Kita sering melihat bagaimana jabatan dipertahankan melalui berbagai pembenaran. Ketika muncul kritik, yang dikedepankan adalah prosedur. Ketika ada pertanyaan tentang kepatutan, jawabannya kembali pada aturan formal.
Padahal, tidak semua persoalan kehidupan bernegara selesai hanya dengan menunjukkan bahwa sebuah tindakan memiliki dasar administratif. Ada nilai kejujuran, kepantasan, dan tanggung jawab moral yang tidak boleh dikesampingkan.
Tentu, pengunduran diri bukan satu-satunya ukuran integritas. Seseorang tidak otomatis menjadi benar hanya karena memilih mundur. Sebaliknya, bertahan dalam jabatan juga tidak dengan sendirinya berarti seseorang melakukan kesalahan. Semuanya harus dilihat dari konteks, alasan, proses, dan tanggung jawab yang menyertainya. Tetapi, peristiwa ini memberi kita ruang untuk merenungkan sesuatu yang lebih mendasar, apakah kekuasaan masih dipandang sebagai amanah, atau sudah berubah menjadi sesuatu yang harus dimiliki dengan segala cara?
Pertanyaan itu tidak hanya berlaku bagi seorang wakil presiden. Ia berlaku bagi menteri, kepala daerah, anggota parlemen, pejabat penegak hukum, hingga siapa pun yang diberi kewenangan atas nama rakyat. Jangan sampai jabatan membuat seseorang merasa selalu benar. Jangan sampai kekuasaan melahirkan keyakinan bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan dengan pembenaran, sementara suara masyarakat dianggap sekadar gangguan.
Sebab, dalam kehidupan bernegara, ada perbedaan antara memiliki jabatan dan menjaga kehormatan jabatan. Yang pertama dapat diperoleh melalui proses politik. Yang kedua hanya dapat dijaga melalui integritas.
Dan ketika kepercayaan publik mulai retak, seorang pemegang kekuasaan semestinya tidak hanya sibuk menghitung berapa lama ia masih bisa bertahan. Ia juga harus berani memeriksa dirinya sendiri, apakah masih ada alasan moral yang kuat untuk ia tetap menggenggam amanah itu?
Sebab, jabatan bukanlah milik pribadi yang harus dipertahankan sampai titik terakhir. Ia adalah amanah. Dan tidak ada kehormatan dalam sebuah kekuasaan apabila untuk mempertahankannya seseorang harus kehilangan kepekaan terhadap kebenaran, kepatutan, dan suara rakyat.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum