Ada satu kalimat Jendral Suyudi Ario Seto yang menurut saya cukup menarik selain dari pidatonya tentang polisi yang dekat dengan masyarakat. Ia bicara tentang meritokrasi.
Dalam uji kelayakan di DPR, Suyudi menegaskan bahwa rekam integritas dan meritokrasi harus menjadi dasar penugasan. Ia juga mengatakan tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi dan sponsorship.
Kalimat itu sederhana. Tetapi kalau benar-benar dijalankan, dampaknya tidak sederhana. Sebab masalah sebuah institusi besar bukan hanya siapa yang duduk di pucuk pimpinan. Masalahnya juga bagaimana seseorang bisa sampai ke sebuah jabatan.
Kalau jabatan diberikan karena kemampuan, pengalaman dan integritas, institusi akan sehat. Kalau jabatan diberikan karena kedekatan, institusi akan rapuh. Orang akan lebih sibuk menjaga hubungan daripada menjaga pekerjaan.
Di kepolisian, persoalan ini menjadi sangat penting. Sebab seorang perwira yang mendapatkan jabatan strategis tidak hanya memperoleh kursi. Ia memperoleh kewenangan. Ia memperoleh jaringan. Ia memperoleh pengaruh. Karena itu, promosi bukan sekadar urusan karier. Promosi menentukan bagaimana institusi bekerja.
Suyudi sekarang mempunyai kesempatan membuktikan ucapannya. Caranya sebenarnya sederhana. Lihat rekam jejak orang yang diberi jabatan. Lihat prestasinya. Lihat integritasnya. Lihat bagaimana ia bekerja ketika tidak sedang berada di bawah sorotan.
Dan lihat pula apakah orang yang berprestasi tetapi tidak memiliki koneksi tetap mendapat kesempatan. Ini jauh lebih penting daripada sekadar melihat siapa yang digeser. Sebab mutasi 88 perwira sudah terjadi. Sekarang publik harus melihat apa yang datang setelah mutasi itu.
Apakah jabatan strategis diisi orang-orang yang memang layak? Apakah promosi diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi? Apakah perwira yang bermasalah tetap bisa naik karena memiliki kedekatan? Dan apakah orang yang berani bekerja profesional mendapat perlindungan?
Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana. Tetapi justru di situlah reformasi institusi diuji. Suyudi juga mengatakan tidak boleh ada titipan, transaksi dan sponsorship.
Maka masyarakat berhak menunggu bukti. Bukan bukti dalam bentuk konferensi pers. Tetapi bukti dalam bentuk keputusan. Siapa yang dipromosikan. Siapa yang dipercaya memimpin. Dan bagaimana mereka bekerja setelah mendapatkan kewenangan.
Kalau meritokrasi benar-benar berjalan, efeknya akan panjang. Polisi muda akan belajar bahwa prestasi lebih penting daripada koneksi. Perwira akan belajar bahwa integritas bukan sekadar kata dalam pidato. Dan institusi akan belajar bahwa jabatan adalah amanah, bukan hadiah.
Itulah perubahan yang sebenarnya. Bukan sekadar mengganti nama di papan jabatan. Karena pergantian orang bisa dilakukan dalam satu malam.
Membangun budaya meritokrasi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi semuanya harus dimulai dari keputusan pertama. Suyudi sudah mengucapkannya. Sekarang tinggal satu hal, buktikan.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
