Setelah mengikuti berbagai perdebatan tentang Makan Bergizi Gratis (MBG), saya akhirnya sampai pada satu pertanyaan yang lebih mendasar. Bukan soal menu. Bukan soal ukuran porsi. Bukan pula soal siapa yang mengelola SPPG.
Pertanyaan yang mengganggu saya justru sederhana. Apakah sekarang memang waktu yang paling tepat untuk menjalankan program sebesar ini?
Saya tahu pertanyaan seperti ini bisa membuat sebagian orang tidak nyaman. Sebab setiap kali MBG dikritik, selalu muncul kesan seolah-olah yang mengkritik tidak peduli pada anak-anak. Malahan ada seorang Menteri yang menuding meminta penghentian MBG sama juga melakukan pelanggaran HAM. .
Padahal persoalannya bukan di situ. Tidak ada orang tua yang ingin anak-anak Indonesia kekurangan gizi. Tidak ada rakyat yang menolak jika uang negara digunakan untuk masa depan generasi muda.
Tetapi negara selalu berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Uangnya terbatas sementara kebutuhannya tidak terbatas. Karena itu setiap rupiah yang digunakan untuk satu program berarti tidak bisa digunakan untuk program yang lain.
Pertanyaannya kemudian menjadi sangat sederhana. Jika negara memiliki ratusan triliun rupiah, apakah MBG memang berada di urutan paling atas kebutuhan rakyat hari ini? Saya tidak tahu jawabannya.
Tetapi saya melihat masih banyak sekolah yang rusak, puskesmas yang kekurangan fasilitas, jalan desa yang belum memadai, irigasi yang bermasalah, dan keluarga yang daya belinya terus tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Di titik inilah saya mulai bertanya. Apakah negara sedang mengobati akar masalah? Atau hanya mengobati gejalanya? Sebab jika seorang anak lapar, sering kali persoalannya bukan karena makanan tidak ada, melainkan karena kemampuan keluarganya untuk membeli makanan yang layak tidak cukup.
Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan seorang pengurus yayasan pendidikan di Deli Serdang. Ia mengaku lebih setuju jika anggaran sebesar itu digunakan untuk pendidikan gratis dan pemberantasan narkoba.
Menurutnya, ancaman narkoba terhadap generasi muda saat ini begitu nyata dan sangat mengkhawatirkan. Pandangannya membuat saya berpikir. Karena persoalan bangsa ini bukan hanya soal perut. Ada ancaman lain yang sama seriusnya, bahkan mungkin lebih berbahaya bagi masa depan anak-anak.
Karena itu saya kadang bertanya-tanya. Apa yang lebih dibutuhkan rakyat hari ini? Sepiring makan siang gratis? Atau pendidikan yang lebih baik, lingkungan yang lebih aman, dan kesempatan hidup yang lebih layak?
Saya tidak sedang mengatakan bahwa MBG tidak diperlukan. Saya juga tidak mengatakan bahwa program ini harus dihentikan. Tetapi setiap program yang menggunakan uang rakyat dalam jumlah raksasa wajib diuji dengan satu pertanyaan: Apakah ini benar-benar kebutuhan yang paling mendesak?
Sebab uang yang digunakan bukan uang presiden. Bukan uang menteri. Bukan uang pejabat. Melainkan uang rakyat. Dan rakyat berhak bertanya apakah ratusan triliun rupiah itu telah ditempatkan pada kebutuhan yang paling tepat.
Karena dalam kebijakan publik, persoalannya bukan hanya apakah sebuah program itu baik. Melainkan apakah program yang baik itu dijalankan pada waktu yang tepat.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cerak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisicom/mimbarumum
