Oleh: Khairullah, S.I.Kom, M.I.Kom*
Keputusan pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk memastikan stabilitas harga BBM bersubsidi di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia bukan sekadar manuver fiskal.Â
Dalam kacamata ilmu komunikasi, langkah ini merupakan upaya krusial untuk mengelola psikologi massa yang rentan terhadap guncangan informasi.
Namun, stabilitas harga hanyalah permukaan; tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana negara mengelola arus informasi agar tidak berubah menjadi badai kecemasan kolektif.
Dalam perspektif Uncertainty Reduction Theory (Teori Pengurangan Ketidakpastian), manusia memiliki dorongan kognitif alami untuk mencari kejelasan guna mengurangi kecemasan. Isu BBM selalu menjadi pemicu ketidakpastian tinggi, karena dampaknya yang sistemik terhadap harga kebutuhan pokok.
Ketika kepastian harga menggantung, ruang kosong informasi tersebut cenderung diisi oleh spekulasi. Pengumuman resmi pemerintah berfungsi sebagai instrumen komunikasi untuk menurunkan level ketidakpastian di tengah publik.
Dengan kejelasan informasi, masyarakat dapat memprediksi langkah ekonomi rumah tangga mereka, tanpa harus dibayangi ketakutan akan lonjakan harga yang tiba-tiba.
Namun, tantangan terbesar saat ini adalah kecepatan disinformasi (hoaks). Media sosial sering kali menjadi ruang tumbuh suburnya hoaks terkait kenaikan harga atau kelangkaan stok. Salah satu pemicu paling destruktif adalah penyebaran foto atau video antrean di SPBU yang dilepaskan dari konteks aslinya.
Foto atau video tersebut menciptakan persepsi “kelangkaan semu” yang memicu perilaku panic buying. Secara kajian perilaku konsumen (customer behavior), ini adalah manifestasi dari tindakan irasional.
Konsumen yang terjebak dalam pusaran informasi visual yang provokatif cenderung mengabaikan logika stok yang cukup, dan memilih antre berjam-jam karena takut akan kehilangan kesempatan (Fear of Missing Out atau FOMO).
Di sinilah pentingnya kurasi informasi dan literasi media. Publik perlu memiliki “filter” untuk memverifikasi kebenaran sebelum bereaksi, agar tidak menjadi korban dari manipulasi persepsi yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari kekacauan ini.
Ke depan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pola komunikasi reaktif saja. Melainkan juga diperlukan strategi pesan persuasif yang lebih proaktif dan edukatif. Narasi yang dibangun jangan hanya berkutat pada “harga tetap atau naik”, melainkan harus mampu menyentuh aspek kesadaran publik mengenai urgensi transisi energi hijau.
Pesan persuasif yang efektif ini adalah pesan yang mampu mengubah perilaku jangka panjang dari masyarakat yang konsumtif terhadap energi fosil menjadi masyarakat yang mulai melek terhadap Energi Baru Terbarukan (EBT).
Komunikasi publik ini juga harus mampu meyakinkan masyarakat, bahwa penghematan energi bukan hanya sekadar soal menekan biaya, melainkan tentang ketahanan energi nasional pada masa depan.
Stabilitas harga BBM memang awal yang baik untuk menjaga kondusivitas sosial. Namun, tanpa dibarengi dengan manajemen komunikasi publik yang transparan, literasi informasi yang kuat di tingkat akar rumput, dan pesan persuasif yang mengarah pada perubahan perilaku, masyarakat kita akan terus terjebak dalam siklus kepanikan yang sama setiap kali isu energi ini mencuat.
Jelas bahwa kedaulatan energi bukan hanya soal ketersediaan pasokan, melainkan juga tentang kedaulatan informasi di tangan masyarakat yang cerdas dan rasional.
*Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMA
