Banjir di Medan sudah lama bukan lagi peristiwa alam. Ia lebih mirip kutuk yang diwariskan dari satu wali kota ke wali kota berikutnya. Dari masa ke masa, genangan tetap datang dengan setia setiap kali hujan turun lebih dari satu jam. Bedanya cuma lokasi. Dahulu di Sukaramai, sekarang pindah ke Simpang Pos. Dulu di Setia Budi, kini di depan kantor wali kota. Tapi pesannya sama, ini kota tak belajar.
Kita terlalu sering menyalahkan langit, padahal sumbernya ada di tanah. Izin pembangunan yang longgar, drainase yang dangkal, dan perut kota yang disumbat beton. Di Medan, setiap lahan kosong lebih cepat berubah jadi ruko daripada jadi resapan. Sungai-sungai dijepit bangunan, got dijadikan tempat parkir mobil. Dan ketika air kehilangan jalan pulang, ia menuntut haknya dengan cara paling brutal yakni menenggelamkan.
Yang lebih menyedihkan, banjir di Medan kini nyaris jadi bagian dari kalender kota. Setiap awal musim hujan, warga sudah bersiap mengangkat perabot, memindahkan motor, dan menunggu bantuan mie instan. Pemerintah sibuk membentuk tim, menggelar rapat koordinasi, lalu membagikan pernyataan klasik: “Banjir ini akibat curah hujan ekstrem.” Seolah-olah, hujan di bulan Oktober adalah anomali, padahal ia datang di bulan yang sama setiap tahun.
Sesekali kita lihat wali kota turun meninjau genangan. Sepatu bot dipakai, kamera beraksi, dan janji diucapkan. Katanya drainase akan dibenahi, kolam retensi akan ditambah. Tapi setelah air surut, tak ada yang berubah. Kolam retensi tinggal proyek di papan nama, dan drainase baru justru menambah masalah di titik lain. Kota ini hidup dalam pola yang berulang, bising di awal, diam di akhir.
Ironinya, di tengah banjir yang kian parah, pembangunan gedung bertingkat tak pernah berhenti. Apartemen baru tumbuh di pinggir sungai, perumahan mewah berdiri di lahan rawa. Izin terus mengalir tanpa kendali. Setiap meter tanah yang tertutup semen berarti satu kesempatan air kehilangan tempat bernaung. Dan setiap bangunan yang menutup jalur air adalah tiket bagi banjir berikutnya untuk datang lebih cepat.
Kalau kota ini punya ingatan, ia pasti menangis melihat nasib sungai-sungainya. Dulu, Sungai Deli mengalir jernih, memberi hidup bagi warga. Sekarang ia berubah jadi parit raksasa yang menampung limbah dan sampah. Di beberapa titik, lebar sungai tinggal separuh dari peta. Sementara pemerintah lebih sibuk memoles taman kota dan mengejar penghargaan, air diam-diam menunggu waktu untuk menagih kelalaian.
Maka, banjir di Medan bukan bencana tapi sebuah konsekuensi. Ia lahir dari kebijakan yang setengah hati dan pengawasan yang bisa dibeli. Dan selama pembangunan masih ditimbang dari siapa yang punya izin, bukan dari apa yang layak bagi lingkungan, kutukan bernama banjir ini akan tetap diwariskan. Dari wali kota ke wali kota berikutnya. Dari genangan ke genangan berikutnya. Dari kita, untuk anak cucu yang akan tetap menunggu air surut.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper : https://www.myedisi.com/mimbarumum dengan judul : Medan, Kota yang Ditakdirkan Banjir?
