Di atas nama revitalisasi, sejarah dikubur hidup-hidup. Tanpa tahlil, tanpa kenangan yang layak. Lapangan Merdeka Medan, yang semestinya menjadi ruang kolektif rakyat dan tapak jejak republik, kini berubah menjadi ruang sewaan, wahana komersial, dan panggung promosi politik murahan.
Konsep revitalisasi yang dijanjikan pemerintah kota Medan awalnya terdengar menjanjikan. Mmenata ulang kawasan ikonik agar lebih bersih, modern, dan tertib. Tapi seperti biasa, di republik ini, niat baik sering kali dimakamkan di bawah beton proyek-proyek ambisius yang penuh ketimpangan. Alih-alih menghidupkan sejarah, revitalisasi justru menghapusnya. Relief sejarah hilang, bangunan cagar budaya diseragamkan, dan lapangan yang dulu jadi tempat rakyat menyatakan kemerdekaan kini dipagari kepentingan ekonomi segelintir orang.
Yang lebih menyakitkan dari hilangnya nilai sejarah adalah matinya kepekaan publik. Tak satu pun dari lembaga yang diberi mandat menjaga akuntabilitas bersuara. Aparat penegak hukum memilih diam. BPK dan BPKP menekuk leher, seolah silau oleh cat tembok baru. Inspektorat sibuk menghitung yang bisa dihitung, tanpa peduli yang semestinya dipertanggungjawabkan. Legislatif pun ikut menunduk. Mungkin terlalu nyaman diundang peresmian, atau terlalu takut kehilangan jatah amplop.
Lebih sunyi lagi, adalah kampus-kampus. Para dosen yang dulu mengajar tentang ruang publik dan keadaban kota, mendadak bisu di hadapan betonisasi yang brutal. Mahasiswa yang dulu gemar turun ke jalan untuk urusan yang lebih remeh, kali ini memilih jadi penonton yang mengantre selfie di taman yang kehilangan jiwanya.
Padahal jika mau mendengar, kota ini menyimpan tangis yang tak sempat dititipkan ke mikrofon. Seorang pedagang tua, yang sejak zaman Soeharto menggelar jualan kacang dan minuman di sudut Lapangan Merdeka, kini hanya bisa memandangi lapaknya yang hilang. “Dulu anak saya bisa kuliah dari sini,” ujarnya pelan, “Sekarang saya cuma tamu di tanah yang dulu jadi hidup saya.”
Di sisi lain, pegiat sejarah Kota Medan menyimpan luka yang tak sempat jadi berita. “Relief sejarahnya hilang. Penanda perjuangan 1945 yang dulu berdiri di utara lapangan sudah diratakan,” katanya. Tak ada dialog, tak ada diskusi. Sejarah dikalahkan oleh desain kekinian dan branding “modern”.
Seorang anak muda dari komunitas literasi kota bahkan mengaku trauma. “Kami dulu sering bikin diskusi terbuka di situ. Sekarang, kami cuma bisa nonton acara hiburan berbayar yang bahkan tak nyambung dengan jiwa tempat itu.”
Ironi semakin sempurna saat revitalisasi ini justru dipromosikan sebagai ‘kemenangan rakyat’. Padahal tak satu pun suara rakyat yang sempat didengar sebelum pagar-pagar proyek berdiri.
Lapangan ini, dulunya tempat rakyat menyambut kemerdekaan, kini menjelma jadi ruang yang harus dibayar untuk dinikmati. Maka benarlah, Lapangan Merdeka kini hanya tinggal nama. Yang merdeka hanyalah mereka yang punya kuasa, koneksi, dan kontrak.
Inilah wajah kota yang kehilangan daya kritisnya. Pemerintah melenggang, uang mengalir, dan rakyat dihibur dengan ornamen dan lampu. Tak penting apakah anggarannya transparan. Tak soal jika kontraknya menyimpang. Yang penting fotonya bisa viral, dan pejabatnya bisa tampil di spanduk bertuliskan “Revitalisasi Berbasis Rakyat”.
Sesungguhnya kita sedang menyaksikan bukan sekadar perubahan bentuk, tapi pengkhianatan nilai. Dan kota ini, sayangnya, tidak bersuara. Bahkan tak lagi tahu apa yang telah hilang.

