Langkah cepat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam menyelesaikan polemik penyegelan gedung sekolah Alwasliyah oleh Pemerintah Kabupaten Deliserdang patut diapresiasi. Bukan karena pencitraan, melainkan karena keberpihakan yang jelas terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa halangan. Sebuah keputusan yang menempatkan masa depan anak bangsa di atas tumpukan birokrasi dan sengketa aset.
Apa yang dilakukan Bobby ini sesungguhnya sangat sederhana, membuka kembali akses pendidikan yang sempat tertutup oleh tarik-menarik kepemilikan aset. Tak ada langkah luar biasa, tak perlu keahlian hukum tingkat tinggi. Hanya perlu keberanian mengambil keputusan berbasis akal sehat dan kepentingan publik. Dan langkah ini seharusnya menjadi tamparan moral bagi Pemkab Deliserdang, khususnya Bupati dr. Ludin Tambunan karena untuk mendapatkan Solusi ini tidak memerlukan kecerdasan politik Tingkat tinggi muapun pendekatan hukum yang luar biasa tetapi cukup keberanian untuk menggunakan akal sehat dan Nurani.
Jika memang sang bupati khawatir akan konsekuensi hukum, bukankah ia bisa berdiskusi dengan jajaran biro hukumnya? Atau, jika perlu, berkonsultasi dengan pemerintah provinsi bahkan pusat? Sayangnya, yang dipilih justru tindakan represif, menyegel gedung sekolah, menghentikan proses belajar-mengajar, dan menimbulkan keresahan bahkan menyakiti hati masyarakat.
Kekecewaan publik semakin dalam ketika Pemkab Deliserdang, melalui Wakil Bupati Lomlom Suwondo, justru mengeluarkan pernyataan yang menyulut ketegangan. Ia seolah mempertentangkan ormas Islam satu dengan lainnya, meremehkan posisi Alwasliyah yang jelas merupakan salah satu ormas Islam terbesar dan tertua di Sumatera Utara. Ia adalah bagian dari denyut sejarah dan sosial keislaman Sumatera Utara. Sungguh ini adalah sebuah pendekatan yang bukan hanya keliru secara etika, tetapi juga berbahaya secara sosial-politik. Jika pemimpin tidak cermat dalam menjaga harmoni, maka yang dikorbankan adalah stabilitas sosial itu sendiri.
Seorang bupati dan wakil bupati bukan hanya milik para pencoblosnya. Ia adalah pemimpin seluruh masyarakat. Ketika seorang kepala daerah gagal bersikap netral dan adil, berarti ia sedang memperkecil derajat kepemimpinannya.
Kita memang patut kecewa karena sistem demokrasi yang mahal ini menghasilkan pemimpin yang belum dewasa secara politik dan sosial. Pemimpin yang masih hidup dalam bayang-bayang euforia kemenangan, bukan dalam kesadaran bahwa ia memimpin rumah besar bernama Deliserdang yang di dalamnya bisa berdampingan berbagai golongan, agama, suku, mazhab, dan ormas.
Deliserdang, seperti kebanyakan daerah lain, butuh pemimpin yang berpikir jernih, berjiwa besar, dan mampu menjadi penyambung antar elemen masyarakat. Bukan pemimpin yang menjadikan jabatan sebagai alat untuk menuntaskan urusan politik masa lalu.
Jika pemimpin daerah masih sibuk membagi masyarakat ke dalam kotak kawan dan kotak lawan, maka masa depan daerah tersebut sedang dipertaruhkan. Kita butuh lebih dari sekadar kepala daerah, kita butuh seorang negarawan.
Inilah refleksi penting bagi kita semua. Bahwa sistem yang kita Yakini ini belum sepenuhnya mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kewarasan naluri dan keberpihakan kepada kemaslahatan umat. Kita butuh lebih dari sekadar pemimpin yang cerdas secara akademik. Kita butuh pemimpin yang cerdas secara moral. Yang tidak membiarkan ego dan dendam pribadi mengorbankan kepentingan rakyat kecil, terutama anak-anak yang hanya ingin bersekolah.
