Saat melantik 60 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution mengingatkan satu pesan utama kepada para pembantunya agar jangan sesekali melakukan korupsi. Sebuah seruan yang sangat baik dan pantas diapresiasi. Ia bahkan menyatakan kekesalannya karena baru empat bulan menjabat, sudah ada tiga orang pejabat di lingkarannya yang dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta mereka yang dilantik agar mengingat keluarganya, karena tindakan korupsi berarti mempermalukan nama baik keluarga.
Secara normatif, ajakan Bobby adalah bentuk kesungguhan agar pemerintahannya bersih dari praktik korupsi. Sebuah niat yang, bila disertai komitmen nyata dan penegakan sistem yang kuat, tentu bisa menjadi pintu pembuka perubahan besar di birokrasi Sumatera Utara yang selama ini akrab dengan aroma busuk suap dan gratifikasi.
Namun, skeptisisme masyarakat tentu tak bisa diabaikan. Banyak yang memandang pernyataan itu sebagai retorika belaka. Sebuah pernyataan yang tampaknya lebih ditujukan untuk kepentingan pencitraan dan pembelaan dini. Semacam tameng, bahwa jika kelak lebih banyak pembantunya ditangkap, maka ia dapat berdalih bahwa dirinya sudah sejak awal memberi peringatan.
Skeptisisme ini bukan tanpa alasan. Fakta sejarah birokrasi di Sumatera Utara dipenuhi dengan daftar panjang kepala daerah, pejabat tinggi, legislator, dan pengusaha yang tersangkut kasus korupsi. Publik tahu, nyaris mustahil jabatan bisa diduduki hanya dengan kemampuan dan integritas. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan bukan hanya rekam jejak, tetapi juga koneksi, loyalitas, dan—yang paling menentukan—modal besar.
Tak terhitung cerita yang beredar di warung kopi, ruang tamu pejabat, atau bisik-bisik di lorong belakang kantor pemerintahan, bahwa untuk mendapatkan kursi strategis, ada “uang pelicin” yang harus disiapkan. Jumlahnya bervariasi, tergantung seberapa “basah” posisi yang diperebutkan. Nilai investasi itu tentu tak mungkin dibiarkan hangus begitu saja. Pejabat yang berhasil duduk di kursi idaman tentu akan mencari cara untuk “balik modal”. Dan proyek-proyek APBD adalah ladang yang paling subur untuk memanen keuntungan itu.
Sementara di sisi lain, kepala daerah juga tak berada dalam posisi steril. Banyak dari mereka yang mengawali kontestasi Pilkada dengan modal politik besar untuk membiayai tim sukses, kampanye, logistik, bahkan sogokan terselubung. Uang tak hanya keluar dari kantong pribadi, tapi juga dari kantong kolektif para “penanam modal” politik. Dan investasi mereka juga tentu menuntut imbal hasil. Maka tak mengherankan bila jabatan kepala dinas, pengadaan barang dan jasa, hingga izin usaha seringkali menjadi kompensasi politik.
Sistem Berbiaya Tinggi
Inilah realitas pahit birokrasi kita. Sistem yang seolah didesain bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk mengembalikan “modal politik.” Nah, jika kita masih tetap bertahan dengan sistem yang melestarikan politik berbiaya tinggi sehingga memberikan keleluasaan lebih bagi para pemilik modal untuk ikut mengatur birokrasi, lalu sampai kapan kita bisa yakin korupsi ini bisa benar-benar mati?
Dalam konteks ini, ajakan antikorupsi dari seorang kepala daerah memang layak diapresiasi, tapi akan selalu dipertanyakan validitasnya bila tidak diiringi dengan langkah konkret. Sumatera Utara bukan tanpa harapan. Tapi harapan hanya akan nyata jika ada keberanian politik dan reformasi struktural.
Jika Bobby benar-benar ingin menjauhkan pemerintahannya dari jerat KPK, maka ia harus mulai dari yang paling fundamental. Setidaknya membersihkan proses rekrutmen pejabat dari praktik jual beli jabatan, dan stop menjadikan proyek sebagai alat tukar dukungan politik.
Lebih jauh lagi, Bobby juga semestinya menghadirkan nilai-nilai relijitas dalam kepemimpinannya. Aparatur negara harus bekerja bukan semata karena takut tertangkap tangan KPK atau terendus pihak Kejaksaan, tetapi karena takut akan azab dari Tuhan. Sebab setiap manusia yang hidup pasti akan mati dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, meski sekecil biji zarrah.
Akhirnya, rakyat akan bisa menilai. Dan rakyat juga tahu, mana yang sungguh dan mana yang sekadar tameng pencitraan. Sebab dalam soal korupsi, yang dibutuhkan bukan hanya narasi, tapi bukti dan nyali.
