mimbarumum.co.id – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang sementara ekspor batu bara mendapat dukungan hampir seluruh fraksi di DPR RI. Begini peta politik di DPR perihal larangan sementara ekspor batu bara.
Dari 9 fraksi di DPR, ada 7 yang mendukung kebijakan Presiden Jokowi melarang sementara ekspor batu bara. Menariknya, dua fraksi partai oposisi termasuk di antaranya.
Satu fraksi di DPR yang tidak mendukung larangan sementara ekspor batu bara juga tidak kalah menarik. Sebab, fraksi yang tidak mendukung itu adalah pengusung utama Jokowi di Pilpres 2019. Sikap satu fraksi lagi masih ‘mengambang’.
Adapun 7 fraksi pendukung larangan sementara ekspor batu baru, yaitu Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP. Sementara 1 fraksi yang tidak mendukung adalah PDIP, dan 1 fraksi yang masih mengambang sikapnya adalah NasDem.
Berikut sikap 9 fraksi di DPR soal larangan sementara ekspor batu bara:
– PDIP
Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Said Abdullah menilai kebijakan larangan sementara ekspor batu bara tidak baik untuk iklim usaha. Said menyebut larangan itu kebijakan rem mendadak.
“Kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha. Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Said kepada wartawan, Senin (3/1/2022).
– Golkar
Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengaku terpaksa mendukung kebijakan larangan sementara ekspor batu bara. Meski begitu, menurut Ketua DPP Golkar itu, PLN harus berbenah diri dengan menata sistem rantai pasokan.
“Terkait kebijakan ini, suka ataupun tidak suka, ya, dengan amat sangat terpaksa harus didukung,” ujar Maman Abdurrahman saat dihubungi, Selasa (4/1).
“Namun perlu menjadi catatan, masak iya kita harus seperti ini terus. Situasi ini bisa terjadi karena PLN terlambat berbenah diri dengan menata sistem supply chain serta mengubah sistem kontraknya menjadi kontrak jangka panjang,” lanjut dia.
– Gerindra
Gerindra menilai keputusan pemerintah melarang sementara ekspor batu bara sudah tepat. Sebab, harga batu bara kini dinilai sedang meroket, dan akan menjadi ancaman bagi suplai kebutuhan listrik dalam negeri dan energi bagi kebutuhan industri.
“Larangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah itu keputusan yang sudah benar, karena harga batu bara yang sedang melambung tinggi menjadi ancaman bagi suplai energi PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional,” papar Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani dalam keterangannya, Minggu (2/1).
“PLN mempunyai kewajiban untuk menerangi listrik di seantero negeri, termasuk menyediakan listrik bagi kepentingan industri dalam negeri. Kami dukung kebijakan itu karena demi kepentingan nasional,” imbuhnya.
– NasDem
Fraksi NasDem DPR mempertanyakan keputusan pemerintah melarang sementara ekspor batu bara. NasDem mempertanyakan, kalau untuk memastikan ketersediaan bahan baku untuk pasokan PLN, apakah larangan harus menyeluruh?
“Sekarang begini, kalau kita bicara setuju atau tidak setuju kan semua pemerintah mengambil kebijakan pasti untuk kepentingan bangsa. Cuma memang, kalau tujuannya untuk memastikan stok ketersediaan bahan baku dalam negeri untuk pasokan PLN,” tutur Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis (6/1).
“Nah, apakah kemudian kebijakan melarang ekspor secara keseluruhan itu adalah kebijakan yang tepat?” imbuhnya.
– PKB
PKB secara tegas mendukung pelarangan sementara ekspor batu bara. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bahkan mendorong agar pelarangan ekspor batu bara tidak hanya satu bulan.
“Saya setuju (setop ekspor batu bara), ini sudah sangat tepat. Tapi kalau cuma sebulan, itu hanya sementara saja. Sebaiknya jangan cuma sebulan, toh kebutuhan kita ke batu bara juga masih tinggi,” kata Cak Imin di Jakarta, Selasa (4/1).
– Demokrat
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo mendukung keputusan pemerintah menyetop sementara ekspor batu bara. Hanya, Sartono menekankan kebijakan itu harus berdampak positif ke semua pihak dan tak merugikan pihak tertentu.
“Saya sepakat bahwa kepentingan dalam negeri harus lebih didahulukan, dengan catatan memberi dampak positif ke semua pihak, tidak malah merugikan salah satu pihak,” ujar Sartono Hutomo saat dihubungi, Selasa (4/1).
– PKS
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto mendukung kebijakan pemerintah menyetop sementara ekspor batu bara. Namun, Mulyanto menekankan agar kebijakan itu juga diikuti dengan penegakan aturan domestic market obligation (DMO), agar tak menjadi sekadar gertak sambal.
“Pemerintah harus memperketat pelaksanaan aturan DMO agar ketentuan pelarangan ekspor batu bara ini tidak sekadar gertak sambal bagi pengusaha yang membandel,” sebut Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1).
– PAN
PAN lugas menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Jokowi melarang sementara ekspor batu bara. Pimpinan Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta pemerintah tegas memberi sanksi kepada pihak yang sembunyi-sembunyi mengekspor batu bara.
“Mendukung larangan sementara ekspor batu bara, karena kita wajib mendahulukan kepentingan nasional agar pasokan listrik tersedia,” sebut Eddy kepada wartawan, Rabu (5/1).
– PPP
Fraksi PPP di DPR mendukung langkah pemerintah yang melarang ekspor batu bara per tanggal 1 hingga 31 Januari 2022. Anggota Komisi VII dari Fraksi PPP DPR Anwar Idris mengatakan kebijakan ini sudah tepat karena akan menjaga pasokan listrik nasional.
“Fraksi PPP memberikan apresiasi dan mendukung kebijakan Kementerian ESDM yang dengan cepat dan tegas telah melarang ekspor batu bara demi untuk mencukupi kebutuhan batu bara dalam negeri sehingga dapat menjamin keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),” kata Anwar Idris dalam keterangan tertulis, Senin (3/1/).
Sumber : detik.com
