mimbarumum.co.id – Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara berharap besar Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dapat menaikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMP/UMK) se Sumatera Utara pada Januari 2023 mendatang yakni sebesar 13 persen.
Menurut Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, permintaan kenaikan upah sebesar 13 persen tersebut sangat lumrah dimana selain telah dihitung pihaknya berdasarkan perhitungan Inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, ada beberapa faktor lain yang seharusnya Gubsu dapat mengabulkan tuntutan kenaikan upah buruh Sumut secara signifikan tahun depan.
“Salah satu faktornya, Gubernur sudah seharusnya peka terhadap buruh, boleh ditanya ke buruh Sumut saat ini, para buruh di kabupaten kota se Sumut sudah tidak mengalami kenaikan upah sejak kurun waktu 3 tahun terakhir ini,” ungkap Willy Agus Utomo yang juga merupakan Ketua Aktifis Buruh dari FSPMI Sumut ini, kepada Wartawan di Medan, Rabu (2/11/22).
Faktor kedua UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah yang mengebiri hak atas upah buruh. Menurutnya UMP dan UMK seolah kerap naik, tapi selain kenaikannya sangat minim hanya rata rata 1 – 3 persen, ditambah lagi dengan adanya PP tentang pengupahan dalam UU Cipta Kerja yang sangat mengebiri hak buruh, dimana Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota (UMSK) yang dihapuskan, maka para buruh hanya menerima UMK saja, diamana Kata Willy, UMSK harusnya ada kenaikan 5 – 15 % dari UMK yang ditetapkan sebelumnya.
“Jadi sejak Tahun 2020 upah buruh tidak mengalami kenaikan, karena hampir 90 persen pekerja buruh Sumut itu sebelum ada UU Cipta Kerja upahnya UMSK bukan UMK, maka kalaupun naik selama dua tahun ini, upah mereka masih lebih dari UMP atau UMK yang ditetapkan,” ujar Willy.
“Saya mencontohkan Pada 2021 lalu naik sebesar Rp 107.341 atau naik 3,3 % tahun itu, dari Rp 3.222.526, naik menjadi Rp 3.329.867, akan tetapi tahun itu sebelumnya para buruh Medan sudah menerima upah dari Pengusaha memakai hitungan UMSK atau upah sektoral masing masing Industri, yang bekisar Rp 3.500.000 hingga Rp 3.600.000 ini upah mereka dibawah tahun 2020, nah bisa dibayangkan hingga saat ini walau UMK Medan naik, mereka tidak akan menerima kenaikan upah karena dianggap pengusaha mereka sudah lebih upahnya,” papar Willy.
Faktor ketiga, biaya hidup dan kebutuhan pokok masyarakat sudah sangat melambung tinggi, diketahui naiknya harga BBM baru baru ini yang sangat tinggi terasa sulit bagi kalangan buruh dan masyarakat luas, dimana semua harga kebutuha pokok, sembako, sewa menyewa rumah, uang sekolah, ongkos angkot dan kebutuhan hidup lainnya mengalami kenaikan signipikan.
“Buruh saat ini sudah jatuh tertimpa tangga, upah murah karena kenaikan yang dikebri UU Cipta Kerja, sekarang kebutuhan pokok tak sanggup mereka penuhi, hidup mereka sudah banyak gali lubang tutup lubang, hutang sana sini,” ketus Willy.
Ketiga faktor itulah, lanjut Willy yang harus mendasari Gubernur Sumatera Utara dapat mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyatnya khususnya buruh Sumut yang hidupnya semakin sulit saat ini.
” Tuntutan 13 persen itu juga sesuai dengan paraturan yang ada, kalau Gubernurnya berani bijaksana tidak takut intervensi dari siapapun,” tegas Willy.
Partai Buruh Sumut juga menyatakan sikapnya, mendukung gerakan serikat pekerja serikat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa dalam memperjuangkan upah buruh di Sumut nantinya.
“Dalam waktu dekat jika tuntutan kami ini tidak dipenuhi, maka kami juga akan gelar aksi bersama serikat pekerja serikat buruh yang ada di Sumut, dan mungkin pada Desember 2022 kita rencanaka mogok kerja nasional secara besar besaran jika tetap tidak digubris pemerintah,” pungkasnya.
Reporter : Jafar Sidik