mimbarumum.co.id – Pro perubahan yang di gaungkan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, patut di pertanyakan.
Sejak Bupati Samosir di lantik April 2021 lalu, banyak yang berubah. Kalau selama ini tak pernah ada rapat di luar daerah, sekarang ada perubahan.
Ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Samosir, mengadakan rapat di luar kabupaten, masyarakat bereaksi keras.
“Perilaku pro perubahan itu kita nilai tidak pro rakyat. Di mana hati nurani wakil rakyat dan pejabat teras Kabupaten Samosir?” sebut seorang warga, Pardiman Limbong, kepada mimbarumum.co.id, Rabu (17/11/2021) di Pangururan.
Ia merasa terzolimi dengan kebijakan itu, karena saat ini masyarakat Samosir justru membutuhkan program yang menyentuh kepentingan warga.
“Apakah para pemangku kepentingan di Samosir, tak memikirkan dampak pandemi Covid-19 yang menerpa masyarakat?” tegas Pardiman.
Tindakan wakil rakyat dan pejabat daerah ini, dia nilainya sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat sekarang.
“Paling tidak mereka menjaga perasaan masyarakat Samosir, sudah rapat di hotel, di luar daerah pula,” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Oloan Simbolon, juga menyampaikan kritik keras atas kebijakan itu.
Tidak Etis
Dewan Pakar “Ruma Pro Perubahan” yang baru saja di kukuhkan pekan lalu mengatakan, tidak etis kalau sekarang Banggar DPRD dan TAPD rapat di luar daerah.
“Untuk apa, masih banyak tempat di Samosir, sembari membantu pemulihan ekonomi rakyat,” sebut Oloan.
Menurutnya, kalau kegiatan di Samosir, tentunya akan membantu pengusaha lokal di daerah.
“Apa yang ada dalam benak para wakil rakyat dan pejabat itu?” imbuhnya lagi.
Dia katakan, kalau wakil rakyat dan pejabat teras di Samosir tidak pro rakyat lagi. Karenanya patut di pertanyakan kredibilitasnya.
“Kebijakan ini sudah terbalik, di satu sisi pemerintah optimal mendatangkan wisatawan ke Samosir,” kata politisi yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Samosir.
Oloan menambahkan, masyarakat harus kritis. “Kita sebagai daerah tujuan wisata perlu mendatangkan orang, kok mereka memakai uang rakyat justru ke luar daerah,” pungkasnya.
Ia meminta para pejabat Samosir mengadopsi nawa cita Presiden RI Joko Widodo, yang tampil dan dekat dengan masyarakat.
“Jangan pakai pola lama lagi, dengan perilaku ingin tampil elit. Berobahlah, padahal jargon sekarang Pro Perubahan,” urainya.
“Namun untuk di renungkan, para wakil rakyat lihatlah riil konstituenmu sekarang! Para pejabat perhatikan kondisi masyarakatmu!” terangnya.
Untuk informasi, rapat pembahasan RAPBD Samosir TA 2022 selama 5 hari. Di gelar di salah satu hotel di Kabupaten Simalungun.
Ketua DPRD Samosir, Sorta Ertati Siahaan kepada mimbarumum.co.id membenarkan, pembahasan belanja rakyat itu di adakan di luar kabupaten.
Sementara Wakil Ketua DPRD Nasip Simbolon menjelaskan, dari sisi anggaran tidak ada pemborosan. Walaupun di adakan di luar daerah.
“Sebenarnya tujuan legislatif, agar pembahasan ini fokus. Mengingat waktu penetapan APBD TA 2022 yang semakin minim,” ujarnya.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Samosir itu berkilah, dari sisi anggaran tidak ada kekhususan.
“Hanya Banggar dan TAPD yang menginap di Parapat, kalau OPD pulang ke rumah masing-masing,” imbuh Nasip.
Reporter : Robin Nainggolan