Tertipu

Terkecoh. Begitulah mungkin kata-kata yang tepat disandangkan kepada mayoritas rakyat negeri ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terkecoh itu artinya tertipu atau teperdaya.

Kita merasa tertipu karena ternyata wakil rakyat yang dinobatkan sebagai penyampai aspirasi ternyata abai. Mereka khianat. Mereka tak peduli bahwa ketika banyak rakyat yang menolak Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Tetap saja mereka bersikeras mensahkannya menjadi Undang-Undang.
Kurang massif apa sih aksi penolakan rakyat yang selama ini dilakukan untuk menolak rancangan undang-undang yang dinilai sangat kapitalistik itu? Aksi unjukrasa di depan gedung senayan, jika dibukukan mungkin sudah berjilid-jilid. Yang menolak bukan hanya para pekerja, para pemerhati ekonomi, pelaku usaha -utamanya UKM, ulama, tokoh masyarakat, bahkan sebagian elit politik sudah berbicara keras menolak itu. Penolakan itu bahkan tidak hanya sekadar dilakukan secara perorangan tetapi juga mengatasnamakan sejumlah lembaga dan ormas.

Apakah kalian budeg (baca : tuli) sehingga tidak mendengarkan suara rakyat. Bukankah dalam sistem ini suara rakyat ditempatkan dalam posisi yang sakral bahkan disebut “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”? Lalu, mengapa sebegitu beraninya mengabaikan suara Tuhan?
Atau jangan-jangan dalam realitasnya kalian memang hanya menempatkan suara rakyat itu di sebuah gantungan yang ada di langit-langit rumah. Ia akan kalian indahkan lagi jika menjelang hari pencoblosan.

Kami benar-benar terkecoh. Kalian sahkan RUU kontroversial itu di malam hari saat kami sedang asyik bercengkerama dengan anak atau cucu kami yang kelak akan mewarisi negeri ini. Kami tak sanggup menatap wajah mereka tatkala usia mereka menanjak dewasa, lalu mereka menyadari ternyata sudah tidak berdaulat di tanah airnya, tumpah darahnya.
Kami juga terkecoh karena kalian bahas RUU itu lalu disahkan, justru lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Pandemi Covid-19 kalian jadikan kambing hitam.

Jika pandemi jadi pertimbangan, mestinya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini yang dikesampingkan. Fokuskan pikiran kalian untuk rakyat yang sudah kelaparan dan kesulitan keuangan.
Siapa sih yang mendesak desak kalian untuk segera mengesahkan.

Sesungguhnya mana yang lebih penting menjual diri untuk investasi atau mengurusi rakyat yang sedang kesusahan?
Sudah berapa banyak anak bangsa ini jadi korban Covid-19. Tenaga medis pun banyak yang sudah berguguran. Apakah ini tidak lebih penting ketimbang investasi sehingga dengan sangat bersemangat kalian atur strategi agar UU Omnibus Law Cipta Kerja ini segera diberlakukan?
Kecurigaan kami tentang tetap dilaksanakannya Pilkada serentak tahun ini meski angka terpapar Covid-19 cenderung meninggi, itu saja masih mengganggu pikiran kami. Ritual ibadah haji yang bagian dari Rukun Islam bagi setiap muslim bisa ditunda, sekolah bisa diliburkan tetapi mengapa Pilkada tak bisa dijadwal ulang. Aneh memang.

Hari ini, sudah banyak organisasi dan ormas yang menyatakan akan menggelar aksi menolak kongkalikong ini. Terutama para buruh yang merasa kehidupannya terancam dengan UU yang baru disahkan itu.

Sungguh hati kita miris menyaksikan anak bangsa ini harus berhadapan dengan pentungan aparat yang bertugas mengawal aksi. Seharusnya mereka bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya, tapi malah harus turun ke jalan jalan kota untuk menyuarakan rintihan hatinya. Para mahasiswa yang seharusnya menimba ilmu juga harus ikut berunjukrasa demi menyelamatkan negara yang akan diwariskan kepadanya.

Oh..Apakah kalian memang suka menyaksikan anak negeri terus menggelar aksi memrotes ini? Sebuah hiburan kah ketika mereka berpeluh di bawah terik matahari diantara kawat berduri?
Wahai kalian, kapan nurani mu bisa tersentuh lalu berada di garda terdepan memperjuangkan kami dan negeri ini.
Masihkah kami tetap berharap dari sistem ini?