Beranda blog Halaman 5

Tak Senang Dikonfirmasi Kasus Pemerasan, Anggota DPRD Medan Gorlfriend Lubis Ancam Pidanakan Wartawan

Jafar Sidik
-
0
Tak Senang Dikonfirmasi Kasus Pemerasan, Anggota DPRD Medan Gorlfriend Lubis Ancam Pidanakan Wartawan

mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Godfried Effendi Lubis berang saat dikonfirmasi terkait keterlibatannya atas kasus dugaan pemerasan kepada pengusaha rumah billiard. Bahkan ia mengancam akan mempidanakan wartawan tersebut.

Hal itu bermula saat salah seorang wartawan menghubungi Godfried Lubis melalui pesan WhatsApp, Selasa sore (6/5/2025), guna meminta tanggapan atas dugaan turut terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua Komisi 3 DPRD Medan, terhadap seorang pengusaha bilyar bernama Suyarno.

Merasa tidak senang atas pertanyaan yang dilontarkan, Anggota DPRD Medan Golfriend Lubis menunjukkan reaksi yang berlebihan, yang dinilai tak mencerminkan seorang wakil rakyat.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia Medan itu dengan tegas membantah tidak ada menerima apapun dari pengusaha tersebut. Ia juga meminta wartawan untuk membuktikannya.

Arogannya lagi, Goldfried menjawab pesan singkat yang tak pantas, akan mempidanakan wartawan yang bekerja sesuai kode etik: meminta konfirmasi.

“Waduh, sampai hari ini saya tidak pernah terima apapun dari pengusaha jangan Abang karang karang. Ke biliard mana Fitnah bisa saya adukan. Jangan asal ucap bang, bisa Abang saya pidana kan. Siapa pengusahanya saya siap dikonfrontasi. Saya sudah bilang sama Abang saya tidak tahu sama sekali ttg biliard,” sahutnya, geram.

Perlu diingat bahwa tugas jurnalistik adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi kepada publik. Wartawan berhak untuk melakukan konfirmasi berita dan menyajikan informasi tanpa intimidasi dari pihak manapun, termasuk anggota dewan.

Sebelumnya, beredar kabar pengusaha rumah biliard diduga diperas oleh oknum anggota DPRD Medan. Selain Salomo Pardede (Partai Gerindra), ternyata ada dua anggota Komisi III DPRD Medan terlibat dalam dugaan pemerasan ini.

Korban dugaan pemerasan anggota DPRD Medan, Suyarno, mengaku bahwa dirinya tak mengingat nama, namun mengenali wajah anggota DPRD Medan yang mendampingi Salomo Pardede kala menemui dirinya.

“Satu ganteng (diduga David Roni Ganda Sinaga), masih muda. Satu lagi sudah tua dan pincang (diduga Godfried Effendi Lubis),” ungkap Suyarno kepada sejumlah awak media, Kamis (6/5).

Saat dipelihatkan awak media memperlihatkan wajah Sekretaris Komisi C DPRD Medan, David Roni Sinaga Lantas Suyarno membenarkan orang yang ada dalam foto tersebut.

“Benar, ini orangnya,” ucap Suyarno.

Saat ini Salomo dilaporkan ke Polda sesuai Laporan Andryan, tertuang dalam LP/B/582/IV/2025/ SPKT Polda Sumut tertanggal 22 April. Dan laporan Suyarno, tertuang dalam LP/B/584/IV/2025/SPKT Polda Sumut tertanggal 22 April 2025.

Reporter: Jafar Sidik

Sebanyak 1.600 Nelayan Langkat Terima Kartu BPJS, Ricky Antony : Wujud Nyata Gubsu Lindungi Nelayan

Jepri Zebua
-
0
Sebanyak 1.600 Nelayan Langkat Terima Kartu BPJS, Ricky Antony : Wujud Nyata Gubsu Lindungi Nelayan

mimbarumum.co.id – Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Antony mengatakan, pemberian kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh Pemprovsu sebagai wujud nyata pemerintah untuk melindungi para nelayan.

Hal itu dikatakan Ricky kepada wartawan di Medan, Rabu (7/5/2025) usai menghadiri langsung pemberian secara simbolis 1.600 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Oleh Gubsu Bobby Nasution kepada nelayan se-Sumut. Jumlah yang diterima nelayan di Langkat ini tercatat yang terbanyak.

Penyerahan simbolis yang berlangsung, Selasa (6/5), di Pendopo Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat dihadiri Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Antony dan Sekda Langkat.

Gubsu menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja, seperti para nelayan. Menurutnya, program ini bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan kerja masyarakat.

Tak hanya menyerahkan kartu BPJS, Bobby juga menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan asal Langkat yang telah meninggal dunia, yakni ahli waris dari almarhum Bahtiar dan almarhum Zulkifli, masing-masing sebesar Rp42 juta.

Menyikapi hal itu, RIcky Anthony wakil rakyat Dapil Sumut 12 Binjai Langkat itu mengapresiasi langkah Pemprovsu untuk tidak hanya membantu, tetapi juga melindungi para nelayan.

“Para nelayan adalah ujung tombak ketahanan pangan di bidang perikanan, sudah menjadi keharusan pemerintah memberikan perhatian kusus,” ujarnya

Penyerahan kartu program BPJS, lanjutnya, yang ditanggung Pemprovsu merupakan bentuk nyata pemerintah memberikan perlindungan bagi para nelayan. “Kami DPRD tentu mendukung penuh program ini dan bersama terus kita tingkatkan program, yang berdampak langsung bagi masyarakat Sumatera Utara,” sebutnya.

Dengan program BPJS terhadap nelayan, akan meningkatkan kesejahteraan mereka, yang nantinya juga berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, masyarakat dan daerah mereka. Ricky juga mengapresiasi Pemkab Langkah yang telah menetapkan langkah konkret memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi nelayan. Tahun 2025, Pemkab Langkat mengalokasikan anggaran untuk 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem agar masuk peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati menargetkan sebanyak 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 sampai 4 dapat di-cover secara penuh melalui skema pembiayaan dari APBD Langkat, APBD Provinsi, CSR, Baznas, dan sumber dana lainnya. Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat juga mendorong edukasi publik agar lebih sadar akan pentingnya menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.

Reporter : Djamaluddin

PWI Sumut Rencanakan Family Gathering di Central Park Zoo

Masrin
-
0
PWI Sumut Rencanakan Family Gathering di Central Park Zoo

mimbarumum.co.id  – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut merencanakan menggelar acara Family Gathering pada Kamis, 26 Juni 2025 di Central Park Zoo, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang.

Rencana tersebut tertuang dalam hasil rapat kepanitiaan yang berlangsung di gedung PWI Sumut Jalan Parada Harahap Medan, Rabu (7/5/2025). Rapat dipimpin Ketua Panitia FG PWI Sumut Sugiatmo didampingi Sekretaris panitia Riza Mulyadi bersama panitia lainnya. Hadir juga Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik bersama sekretaris PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean.

Pada kesempatan itu, Ketua PWI Sumut Farianda Putra Siniki SE menekankan kepada panitia agar bekerja maksimal serta bertanggungjawab dengan tugas bidang masing masing.

Sehingga pada pelaksanaan FG nanti, seluruh anggota PWI bersama keluarga di Sumut tidak satu pun yang merasa kecewa.

“Momen FG ini kita manfaatkan ajang silaturahmi demi memotivasi kinerja wartawan menjalankan tugas tugas kewartawanan. Sehingga anggota PWI terus meningkatkan kualitas penyajian berita dan menjaga hubungan baik dsngan mitra dan nara sumber,” harap Farianda.

Sebelumnya, Ketua Panitia Sugiatmo menyampaikan hasil keputusan rapat. Dimana masing masing anggota PWI Sumut diperbolehkan mengajak 5 orang keluarga plus 1 orang anggota PWI dan keseluruhannya 6 orang.

Sedangkan untuk 1 orang dikenakan Rp 20.000 per orang. Dana dimaksud sudah termasuk biaya transport dari kantor PWI ke lokasi acara pulang pergi. Kemudian biaya masuk dan komsumsi sudah ditanggung panitia. Bagi yang ikut FG sudah dibuka pendaftar di kantor PWI Sumut dan pendaftaran ditutup pada 21 Juni 2025.

Reporter : Ngatirin/rel

Cabdisdik Wil I Sosialisasi SPMB Jenjang SMAN/SMKN

Jafar Sidik
-
0
Cabdisdik Wil I Sosialisasi SPMB Jenjang SMAN/SMKN

mimbarumum.co.id – Dalam rangka menjamin kelancaran dan transparansi proses transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dengan penuh dedikasi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Tahun Pelajaran 2025/2026.

Kegiatan SPMP dibuka Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Kacabdisdik) Yafizham Parinduri di Aula SMKN 1 Percut Sei Tuan, Rabu (7/5/2025) diikuti para kepala SMAN/SMKN dan Ketua MKKS SMAN/SMKN se Sumut.

Yafizham mengatakan, kegiatan vital ini secara khusus ditujukan bagi seluruh stakeholder terkait proses penerimaan peserta didik baru di jenjang SMAN dan SMKN yang berada di bawah naungan Cabdisdik Wil I.

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan seragam mengenai berbagai aspek krusial terkait SPMB, mulai dari dasar hukum yang melandasi, tahapan-tahapan yang wajib dilalui, jalur-jalur pendaftaran yang tersedia, hingga kriteria seleksi yang akan diterapkan dalam proses penjaringan calon peserta didik.

Acara sosialisasi ini menjadi forum strategis yang sangat penting untuk mengklarifikasi potensi kesimpangsiuran informasi dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat – mulai dari calon peserta didik itu sendiri, orang tua/wali, pihak sekolah asal (SMP/MTs), hingga sekolah tujuan (SMA/SMK Negeri) – memiliki informasi yang akurat, mutakhir, dan menyeluruh.

“Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kebingungan atau kesalahpahaman yang dapat menghambat proses pendaftaran dan seleksi yang notabene merupakan momen krusial bagi masa depan pendidikan calon siswa,” katanya.

Sosialisasi ini tidak hanya sekadar penyampaian informasi satu arah, melainkan juga membuka kanal komunikasi untuk sesi tanya jawab yang interaktif, memungkinkan para peserta sosialisasi untuk mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi keraguan, dan mendapatkan penjelasan langsung dari para narasumber yang kompeten di bidangnya.

Interaksi ini sangat fundamental untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan sistem SPMB yang akan dilaksanakan.

Secara lebih rinci, pokok pembahasan dalam sosialisasi ini meliputi:
Pertama, landasan hukum SPMB, yang menjelaskan peraturan dan kebijakan terkini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta peraturan pelaksana di tingkat provinsi yang mengatur proses penerimaan peserta didik baru.

Pemahaman terhadap dasar hukum ini penting agar semua pihak memahami kerangka kerja legal yang menjadi acuan.

Kedua, jadwal dan tahapan pendaftaran, yang akan dipaparkan secara detail, mencakup tanggal-tanggal penting mulai dari pembukaan pendaftaran online atau offline, periode verifikasi dokumen, jadwal tes (jika ada), pengumuman hasil seleksi, hingga proses daftar ulang.

Pemahaman terhadap jadwal yang ketat ini sangat krusial agar calon peserta didik tidak terlewat satu pun tahapan penting.

Ketiga, penjelasan mendalam mengenai jalur-jalur pendaftaran yang dibuka, yang umumnya meliputi jalur zonasi, jalur afirmasi (khusus siswa dari keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas), jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi (akademik maupun non-akademik).

Setiap jalur akan dijelaskan persyaratan spesifik dan kuota yang dialokasikan, memberikan gambaran jelas bagi calon pendaftar untuk memilih jalur yang paling sesuai dengan kondisi dan kualifikasi mereka.

Keempat, kriteria seleksi untuk masing-masing jalur pendaftaran.
Misalnya, jalur zonasi akan memprioritaskan jarak domisili calon siswa dengan lokasi sekolah, jalur afirmasi akan memerlukan bukti kepemilikan kartu program bantuan sosial atau surat keterangan tidak mampu, jalur perpindahan tugas akan meminta surat keterangan dari instansi, dan jalur prestasi akan mempertimbangkan nilai rapor, sertifikat prestasi, atau hasil tes potensi akademik.

“Penjelasan rinci mengenai bobot dan metode penilaian di setiap jalur ini memastikan transparansi proses seleksi,” katanya.

Peserta sosialisasi ini melibatkan berbagai elemen penting dalam ekosistem pendidikan di Wilayah I. Mereka antara lain adalah kepala sekolah dan operator SPMB dari seluruh SMA dan SMK Negeri di wilayah cakupan Cabang Dinas.

“Keterlibatan multitransparan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi dan memastikan bahwa pesan-pesan kunci dari sosialisasi ini tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat akar rumput, yaitu calon peserta didik dan keluarga mereka,” terangnya.

Yafizham berharap adanya sosialisasi yang mendalam dan inklusif seperti ini, diharapkan proses SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 di jenjang SMA/SMK Negeri se-Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dapat berjalan dengan lancar, tertib, adil, transparan, dan akuntabel, memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih masa depan yang lebih baik.

Reporter : M Nasir

Konflik Pertanahan Sumut Disoal, Bobby Kritik Keras PTPN

Jafar Sidik
-
0
Konflik Pertanahan Sumut Disoal, Bobby Kritik Keras PTPN

mimbarumum.co.id – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melayangkan kritik tajam terhadap PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5/).

Kritik itu dilontarkan langsung di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, serta para bupati/wali kota dan pejabat pertanahan se-Sumatera Utara.

Bobby menyoroti konflik agraria yang terus berulang antara PTPN dan masyarakat. Ia menyebut BUMN perkebunan itu justru menjadi salah satu penyebab utama kekacauan tata kelola lahan di Sumut.

“PTPN ini sering sekali berkonflik dengan masyarakat. Tapi justru masyarakat yang selalu dituduh nyerobot. Padahal, mereka belajar dari PTPN juga,” kata Bobby.

“HGU-nya misalnya 1.000 hektare, tapi yang ditanami 1.200, bahkan 1.500 hektare. Siapa yang sebenarnya menyerobot?” sindirnya.

Menantu mantan Presiden Jokowi itu berkelakar bahwa dirinya bisa kualat karena menyindir pihat PTPN, mengingat dirinya adalah anak seorang mantan pimpinan di salah satu Perusahaan BUMN Perkebunan di daerah ini.

“Saya bisa kualat ini karena saya besar dan didik dalam lingkungan PTP. Tapi ini harus saya sampaikan, karena saya sekarang adalah seorang Gubernur yang memang harus membela kepentingan rakyat. Apalagi Bapak Presiden Prabowo juga selalu mengatakan agar tetap memperhatikan kepentingan rakyat,” ucapnya.

Menurut Bobby, praktik PTPN yang kerap menanam di luar batas Hak Guna Usaha (HGU) merupakan bentuk pelanggaran, namun nyaris tak pernah mendapat sanksi. Sementara masyarakat penggarap, lanjutnya, justru menjadi korban kriminalisasi dan penggusuran.

Lebih lanjut, Bobby mengkritik kebijakan PTPN yang belum juga menyerahkan lahan eks HGU kepada pemerintah daerah atau kelompok masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa alih-alih didistribusikan untuk kepentingan publik, pemerintah daerah malah diminta membayar lahan tersebut.

“Eks HGU itu bukan dikasih ke masyarakat, bukan juga ke pemerintah daerah. Tapi disuruh bayar. Pemerintah disuruh beli tanah negara dari perusahaan negara. Logikanya di mana?” ujarnya lantang.

Ia menilai kebijakan itu sebagai bentuk ketidakadilan yang justru menghambat upaya pemerintah daerah dalam membuka akses lahan bagi masyarakat kecil. Bobby menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ironi hubungan antara BUMN dan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah yang ingin membantu masyarakat, malah dibebani. Ini bukan sinergi, ini nyusahin,” tambahnya.

Pernyataan Bobby itu mendapat perhatian luas karena disampaikan dalam forum resmi yang dihadiri pejabat pusat dan daerah.

Ia pun mendesak pemerintah pusat meninjau ulang tata kelola aset PTPN, terutama eks HGU, agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Reporter: Ngatirin

USU Bersama Pemprov Sumut Resmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Jafar Sidik
-
0
USU Bersama Pemprov Sumut Resmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

mimbarumum.co.id – Universitas Sumatera Utara (USU) meluncurkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) guna mengolah sampah secara lebih bijak untuk mendukung gaya hidup yang bersih di lingkungan kampus.

TPST ini sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dan dihadiri langsung Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.

Peluncuran ini dilakukan di TPST di Pintu IV, Kampus USU, Selasa (6/5/2025).

TPST ini dikelola langsung oleh USU Circularity Center yang memfokuskan mengolah sampah secara terpadu. Tak hanya menjadi tempat pengolahan sampah tetapi juga menjadi tempat riset yang berkolaborasi dari 5 fakultas. Hal ini juga menjadi bagian dari langkah mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Gubernur Sumatera Utara, menyebutkan TPST ini telah digaungkan sejak lama untuk mewujudkan kampus zero waste. Ia menilai upaya ini perlu menjadi gerakan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Tinggal bagaimana penerapannya agar menjadi suatu gerakan yang ekonomis,” ujar gubernur usai meresmikan TPST di USU.

Ia menekankan pengelolaan sampah tidak hanya tugas kampus atau pemerintah, tetapi butuh partisipasi aktif dari masyarakat.

Menurutnya, masyarakat akan termotivasi untuk ikut memilah dan mengumpulkan sampah jika melihat adanya nilai ekonomis dari kegiatan tersebut.

Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si. mengatakan bahwa ingin menunjukkan satu tempat pengelolaan sampah dalam skala mikro yang bisa disediakan masyarakat secara komunitas.

Sebuah lab untuk melakukan riset mengenai sampah dan meneliti pola perilaku manusia terkait dengan pengolahan sampah. Mengedukasi masyarakat untuk memilah jenis sampah.

“Melihat bagaimana mengubah mindset masyarakat pada level rumah tangga untuk langsung memilah sampah yang diproduksi,” katanya saat dijumpai pada acara peresmian TPST.

Lebih lanjut, rektor menambahkan jika hal ini mendukung dari program zero waste yang telah dicanangkan sebelumnya. Tempat pengolahan ini nantinya tak hanya menjadi solusi tetapi juga menjadi nilai ekonomis yang bisa diraih.

“Ini kan masih lab. Masih kan uji coba. Masih kita biayai. Nanti setelah dia bisa menghasilkan aspek ekonomis nya, itu bisa mengurangi biaya pengelolaan,” tambahnya.

Kepala TPST USU, Zaid Perdana Nasution ST. MT. Ph.D., menuturkan pengolahan sampah ini salah satunya menggunakan maggot, yaitu sejenis larva dari lalat. Maggot dapat memakan limbah sampah organik.

Fungsi daripada maggot tak hanya dapat memakan limbah sampah, namun juga bisa menjadi pupuk. Maggot yang telah berkembang inilah yang nantinya akan dijual dan mendapat nilai ekonomisnya.

“Anorganiknya itu bisa jadi minyak dan solar. Jadi hal-hal seperti ini nilai ekonomisnya yang sebenarnya bisa menjadi inovasinya itu,” ungkapnya.

USU Circularity Center ini sudah terbentuk sejak tahun 2023 dan hingga sekarang akan terus berinovasi dalam mengolah sampah.

Inovasi ini melibatkan teknologi, yaitu mobil listrik pengangkut sampah yang dapat mengakses gang kecil. Teknologi lainnya membuat laman mengenai TPST ini, dan juga agar pendataan sampah dapat dikelola secara teratur.

Reporter : M Nasir

Ketua PPIH Berangkatkan Kloter 4 Minta Petugas Haji Fokus Layani Jemaah

Jafar Sidik
-
0
Ketua PPIH Berangkatkan Kloter 4 Minta Petugas Haji Fokus Layani Jemaah

mimbarumum.co.id – Petugas yang menyertai jemaah diminta menjalankan amanah yang diberikan dengan baik, tulus dan iklhas serta fokus melayani jemaah haji dan tidak sibuk menjalankan ibadah pribadi.

Hat tersebut ditegasakan oleh Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM saat melepas keberangkatan jemaah haji Kloter 4 di Aula 1 Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan, Senin malam (5/5/2025).

“Petugas haji adalah orang-orang pilihan, oleh karenanya laksanakanlah tugas tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Layanilah jemaah dengan sepenuh hati, dengan ramah dan senyum,” ungkapnya.

Ketua PPIH EMbarkasi Medan mengatakan, pada kloter 4 ini terdapat banyak jemaah haji lansia, Petugas haji diminta untuk memprioritaskan jemaah  haji lansia sesuai tagline Kementerian Agama Haji Ramah Lansia. 

Ahmad Qosbi juga mengingatkan jemaah haji saling tolong menolong saat menunaikan ibadah haji. “Niatkan dalam hati saling tolong menolong antara jemaah haji, jika tidak bisa dalam bentuk tenaga dengan perkataan, jika tidak bisa dengan perkataan, doa dan senyuman,” ucapnya.

Ketua PPIH Embarkasi Medan menyampaikan, selama 41 hari melaksanakan ibadah haji di tanah suci, kemabruran haji ditentukan 5 jam saat kita Wukuf di Arafah, manfaatkalnah 5 jam tersebut untuk beribadah.

“Saat Wukuf di Arafah jemaah haji akan disediakan 1 nasi kotak,1 air mineral dan 1 buah. Ambil sesuai dengan porsinya jangan serakah dengan mengambil hak orang lain,” tegasnya.

Ketua PPIH Embarkasi Medan mengharapkan Para Tamu Allah senantiasa diberikan kesehatan agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali ke tanah air memperoleh haji mabrur.

Jemaah haji Kloter 4 Embarkasi Medan berjumlah 359 orang berasal dari Deli Serdang 348 orang, Medan 2 orang, Sidoarjo 1 orang, Labuhanbatu Utara 1 orang, PHD Deli Serdang 1 orang,PHD Medan 2 orang, TPHI 1 orang, TPIHI 1 orang dan Tim Kesehatan 2 orang.

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Deli Serdang  Lom Lom Suwondo, Kakan Kemenag Deli Serdang H. Dr.H.Saripuddin Daulay serta undangan lainnya. 

Reporter : M Nasir

Menteri ATR Serahkan 875 Unit Sertifikat Tanah Secara Simbolik di Medan

Masrin
-
0
Menteri ATR Serahkan 875 Unit Sertifikat Tanah Secara Simbolik di Medan

mimbarumum.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan sertifikat tanah secara simbolik kepada sejumlah pihak di Provinsi Sumatera Utara.

Acara itu berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponogoro, Medan pada Selasa (7/5/2025) pada sela kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, sejumlah Bupati/Wali Kota se-Sumut, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Sumut dan perwakilan penerima sertfikat tanah.

Penyerahan sertifikat itu, kata Menteri merupakan bagian dari program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Sejumlah pihak yang menerima sertifikat tanah tersebut antara lain Pendeta Asmina Siregar mewakili Rumah Ibadah Gereja Methodist di Medan,  Rektor Universitas Negeri (UIN) Sumut Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., mewakili UIN Sumut, Pondok Pesantren Al Firdausi Qasimi As Suadi  H.Ali Imran,S.E atas nama Pondok Pesantren Yayasan Al-Firdausi Al-Qosimi As-Suadi di Deliserdang, dan Nazhir Azhar Tampubolon mewakili Masjid Aisyah di Kota Binjai.

Total sertfikat yang dibagikan sebanyak 865 sertifikat   dengan rincian sebanyak 215 sertifikat ke pemerintah provinsi Sumatera Utara  sebanyak 10 sertfikat ke pemerintahan kabupaten Asahan,  sebanyak  97 sertifikat ke pemerintah kabupaten Labuhanbatu.

Lalu ada sebanyak 24 sertifikat di pemerintahan kabupaten Langkat, 10 sertifikat di kabupaten Karo, 10 sertifikat di Nias dan 88 sertifikat di kabupaten Nias Utara serta 6 sertifikat di Gunung Sitoli.

Selanjutnya ada sebanyak 46 sertifikat di kabupaten Padanglawas, 10 sertifikat di Phakpak Bharat dan 5 sertifikat di Kabupaten Serdangbedagai.

Ada sebanyak 3 sertifikat di Kabupaten Simalungun, lalu sebanyak 62 sertifikat di Tapanuli Tengah, 23 sertifikat di Tapanuli Utara dan 21 sertifikat di Toba Samosir.

Selanjutnya sebanyak 14 sertifikat di Kota Medan, 10 sertifikat di Tebingtinggi dan 18 sertifikat di Kabupaten Samosir.

Selain itu, Kementerian ATR/ BPN  juga menyerahkan sebanyak  64 sertifikat untuk pemerintahan desa,  sebanyak 3 sertifikat Barang Milik Negara (BMN), 61 sertifikat tanah wakaf dan sebanyak 18 sertifikat untuk tanah rumah ibadah.

Penyerahan sertifikat tanah tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan sertifikasi tanah agar tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan hak akibat status tanah yang tidak jelas.

Program ini, ujar Menteri bukan hanya tentang sertifikat, tapi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak atas tanah dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Sumatera Utara yang turut menerima sertifikat secara simbolik atas asset-aset Pemprov Sumut menyoroti tentang pentingnya legalitas aset dan penertiban tanah di seluruh wilayah provinsi.

Ia mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang dinilai telah berpihak pada kepentingan rakyat dan institusi pendidikan seperti UINSU. Gubernur juga mengangkat isu keadilan dalam pengelolaan tanah bekas HGU serta perlunya percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Bobby berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi kepastian hukum, efisiensi anggaran, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tonggak Penting

Sementara itu, Rektor UIN Sumut Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. menyebut pemberian sertifikat Barang Milik Negara (BMN) atas lahan di Jalan Sena, Kabupaten Deliserdang yang diterima lembaga pendidikan yang dipimpinnya itu menjadi tonggak penting dalam memperkuat legalitas aset tanah kampus dan menjadi bagian dari langkah strategis dalam pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi berbasis keagamaan di Indonesia.

Penyerahan ini, katanya juga merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan berdaya guna.

Prof. Dr. Nurhayati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri ATR/BPN dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa sertifikat ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pengembangan kampus dan peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Reporter : Ngatirin

Serahkan Kunci Rumah Subsidi, Menteri PKP: Program Ini Bukan untuk Membungkam Wartawan

Jafar Sidik
-
0
Serahkan Kunci Rumah Subsidi, Menteri PKP: Program Ini Bukan untuk Membungkam Wartawan

mimbarumum.co.id-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyerahkan kunci sebanyak 100 rumah subsidi untuk pekerja media dan wartawan. Serah terima simbolis diadakan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (06/05).

Selain di lokasi, penyerahan kunci juga diikuti oleh wartawan anggota PWI dari 5 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Program rumah subsidi untuk wartawan menjadi bagian dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah yang rencananya mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi untuk tahap pertama dan menjadi 2000 rumah untuk sepanjang tahun 2025.
Menteri Ara berujar, pemerintah membuat program ini karena wartawan sebagai warga negara berhak mendapat hunian rumah subsidi.

“Ini bukan sogokan buat wartawan, bukan membungkam supaya diam. Justru tambah semangat untuk mengawal pemerintah dan demokrasi. Buat berita yang benar bukan berita yang enak di dengar. Negara hadir untuk ini dan wartawan berhak menerima rumah subsidi,” ujarnya.

Di akhir sambutan Menteri PKP Ara juga menyebut Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun sangat berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, ujar Ara.

Menteri Komdigi Meutya Hafid, memberikan apresiasi kepada Menteri PKP yang memprioritaskan profesi wartawan untuk mendapatkan rumah subsidi.

“Terima Kasih Pak Ara yang telah memberikan kawan kawan wartawan untuk mendapatkan rumah subsidi, ini adalah program kolaborasi antara Kementrian PKP dan Komdigi, semoga semua berjalan dengan baik,”ucapnya.

Disebutkan, dari semula 1000 rumah, Kementerian PKP menambah jatah rumah bersubsidi menjadi 2000 rumah di tahun anggaran 2025 ini.

Seremoni pemberian 100 kunci rumah subsidi untuk wartawan dalam program rumah untuk karyawan industri media dihadiri oleh Menteri PKP, Menteri Komdigi, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Pimpinan BP Tapera, Direksi BTN, Anggota DPR Komisi I dan Komisi, Pemprov Jawa Barat, Pimpinan Vista Land dan sekitar 70 wartawan dari Serang, Depok, Bogor, Bekasi, dan Jakarta, yang hadir secara langsung.

Hendry Ch Bangun didampingi Ketua Tim Perumahan Tundra Meliala di sela acara penyerahan kunci rumah Subsidi menyatakan agar wartawan memanfaatkan program yang baik ini.

“Dengan adanya alokasi rumah bersubdisi sebanyak 2000 rumah untuk seluruh Indonesia, rekan wartawan dan pekerja di perusahaan media, pada saat ini memiliki peluang besar untuk memiliki tempat tinggal sendiri,” kata Hendry.

PWI sendiri pada saat ini terus menghimpun data wartawan dari kawasan Banten, Jawa Barat, dan Jakarta, yang sudah menunjukkan minat, yakni 127 wartawan. Ditargetkan sebanyak 500 wartawan dari tiga provinsi ini untuk terjaring sampai akhir tahun.

Berikutnya PWI akan fokus bagi wartawan di provinsi yang sudah menyatakan siap berpartisipasi yakni Yogyakarta, Sumut, Sumsel, Sulsel, Sulut, begitu juga Jawa Tengah.

Reporter: R/ Juli Tarigan

Waspada! Penipuan Modus Uang Kebersihan Sasar Pelaku Usaha di Tembung

Jafar Sidik
-
0
Waspada! Penipuan Modus Uang Kebersihan Sasar Pelaku Usaha di Tembung

mimbarumum.co.id – Modus kejahatan untuk meraup keuntungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dari waktu ke waktu semakin canggih. Tidak sedikit korban yang berjatuhan akibat tipu daya yang dilakukan para pelaku kejahatan.

Kali ini, mulai marak kasus penipuan dengan modus meminta tarif uang kebersihan atau uang sampah ke beberapa toko atau tempat usaha.

Seperti yang dialami oleh Ansah Tarigan, pemilik outlet makanan Tarnas Kebab yang berada di kawasan Tembung.

Diceritakan Ansah, yang berprofesi sebagai wartawan, kejadian itu bermula saat karyawannya yang menjaga outlet Tarnas Kebab didatangi oleh seorang pria yang tidak dikenal pada Selasa (6/5/2025) siang.

Pria tersebut menyampaikan adanya iuran uang sampah sebesar Rp 89 ribu. Kutipan uang kebersihan tersebut diklaimnya telah diketahui oleh pemilik outlet.

“Tadi saya ditelpon istri. Katanya karyawan yang jaga outlet Tarnas Kebab didatangi seorang pria meminta uang kebersihan sebesar Rp 89 ribu. Awalnya karyawan kami tidak mau memberikan. Karyawan minta agar mentelfon kami dulu selaku pemilik outlet, tapi pelaku bersikeras sudah mentelfon. Pelaku berbicara lewat telefon dengan seseorang yang diklaimnya adalah kami selaku pemilik. Padahal itu tidak benar. Akhirnya karyawan pun memberikan uang yang diminta pelaku,” kata Ansah yang juga Sekretaris Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut).

Ansah, yang sehari-harinya meliput berita di Pengadilan Negeri (PN) Medan, pun mengimbau kepada pemilik usaha agar berhati-hati dengan modus serupa.

“Saya imbau kepada kawan-kawan yang lain hati-hati dengan penipuan modus uang kebersihan. Kalau bisa, apabila ada orang yang datang dengan modus yang serupa, videokan saja orangnya. Jadi gampang menandai orangnya setelah videonya viral,” pungkasnya.

Reporter : Jepri Zebua

1...456...2,613Halaman 5 dari 2,613